Pimpinan DPRD Bekasi Ikut 'Cicipi' Uang Panas Meikarta

Pimpinan DPRD Bekasi Ikut 'Cicipi' Uang Panas Meikarta
Para anggota DPRD Bekasi saat sidang kasus Meikarta di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Senin (1/4)
INILAH, Bandung- Aliran dana dari Meikarta tak hanya dirasakan anggota Pansus Raperda DPRD Kabupaten Bekasi. Empat anggota pimpinan dewan pun ikut ‘mencicipinya’.
 
Adanya pemberian uang tersebut diketahui saat para pimpinan DPRD Bekasi, yakni Ketua DPRD Bekasi Sunandar Taufan Laksana, Daris, Jejen Sayuti, dan Mustakim Munasir melakukan pertemuan di sebuah cafe di Bekasi.   
 
Seperti yang diungkapkan Sunanda. Dirinya tidak mengetahui pemberian itu terkait apa, lantaran saat pertemuan berlangsung dirinya dihubungi Mustakim untuk bertemu di sebuah cafe.
 
”Mustakim yang minta, saya gak tahu tujuan pemberian itu untuk apa,” kata Sunandar saat menjadi saksi Sidang Suap Meikarta di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (1/4/2019).
 
”Apakah pemberian (uang) itu saat masa pembahasan atau persetujuan Raperda RDTR?” tanya JPU KPK I Wayan Ryana.
 
”Saya tidak tahu,” jawab Sunandar.
 
Sementara itu Mustakim mengklaim jika semua yang dilakukannya tidak mungkin atas inisiatifnya sendiri tanpa dimusyawarahkan dengan pimpinan dewan lainnya di DPRD Bekasi.
 
”Seingat saya apa yang saya lakukan tidak mungkin sendiri. Saat itu saya terima Rp 300 juta, dibagi empat dengan komposisi Rp 75 juta, yakni ke Jejen Sayuti, Daris dan Sunandar,” katanya.
 
Selain itu Mustakim mengaku sebelum pemberian Rp 300 juta dari Neneng Rahmi, ada juga pemberian dari Henry Lincoln ke Jejen Sayuti Rp 50 juta. Namun, dirinya mengaku tidak tahu menahu soal uang tersebut.
 
Soal pembagian uang dibenarkan wakil ketua DPRD lainnya, yakni Daris. Dirinya menerima Rp 75 juta dari Mustakim. Kendati begitu, dia tidak tahu menahu soal pembahasan RDTR yang tengah digodok oleh Pansus.
 
”Saat itu saya dihubungi Mustakim dengan Neneng Rahmi. Katanya ada rezeki buat pimpinan, kalau Pansus itu urusan saya,” kata Daris menirukan ucapan Mustakim.
 
Hal senada diungkapkan Jejen Sayuti, dia mengaku diundang makan sore di sebuah kafe untuk ngobrol dengan Neneng Rahmi terkait RDTR dan Pansus.
 
”Kemudian saya ditelpon lagi untuk mengambil uang,” ujarnya.
 
”Kemudian soal pemberian uang Rp 50 juta dari Henry Lincoln?” tanya JPU.
 
“Saat itu saya menjabat Plt Ketua, Mustakim dan Henry datang untuk menandatangi permohonan RDTR. Saya dikasih Mustakim Rp 20 juta, ke Yumarno Rp 10 juta, dan Rp 20 juta ke Mustakim,” ungkapnya.
 
JPU KPK I Wayan Ryana pun kemudian menanyakan ke saksi Yumarno soal penerimaan uang dari Jejen Rp 10 juta. Tapi Yumarno mengaku jika uang tersebut bukan diberikan oleh Henry, melainkan oleh Mustakim.
 
”Bukan dari Pak Jejen. Tapi yang bagikan saat itu Mustakim di Mobil. Saya memeng nerima Rp 10 juta, dan Pak Jejen Rp 20 juta,” ujarnya.
 
Pernyataan dari Jejen dan Yuwarno sekaligus membantah pernyataan Mustakim yang mengaku tidak mengetahui soal pemberian uang Rp 50 juta dari Henry Lincoln ke Jejen Sayuti.
 
”Saya lupa lagi, tapi kalau memang begitu. Besok saya akan transferkan ke rekening KPK Rp 20 juta,” ujarnya.
 
Dalam persidangan diketahui para anggota DPRD Bekasi dan stafnya yang menerima uang dan fasilitas pelesiran ke Thailand sudah mengembalikan dengan cara mentrasfer ke rekening KPK dengan jumlah yang berbeda.
 
Sebelum menutup persidangan, ketua Majellis Tardi kemudian menanyakan kepada terdakwa Neneng Rahmi soal kebenaran keterangan para saksi.
 
Neneng mengaku awalnya dirinya menerima laporan dari Henry Lincoln jika pimpinan DPRD meminta Rp 800 juta untuk kepengurusan RDTR, namun akhirnya bertambah menjadi Rp 1 miliar. Kemudian permintaan untu perjalanan dinas ke Thailand Rp 300 juta.
 
”Uang untuk pimpinan Rp 1 miliar diberikan secara bertahap empat kali, Rp 200 juta, Rp 200 Juta,dan Rp 300 juta. Yang terakhir Rp 300 juta saya yang berikan,” ujarnya.