Bancakan Meikarta: Dari Uang Tunai hingga Paket Wisata

Bancakan Meikarta: Dari Uang Tunai hingga Paket Wisata
Para anggota DPRD Bekasi saat sidang kasus Meikarta di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Senin (1/4)
INILAH, Bandung- Duit Meikarta tersebar kemana-mana. Dari Bupati hingga DPRD Kabupaten Bekasi. Alirannya dalam bentuk uang tunai hingga paket wisata.
 
Habis juga kesabaran Tardi. Dari tadi, ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung itu mendengar pernyataan berbelit-belit anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Hampir semuanya menyebut tak tahu darimana uang biaya jalan-jalan mereka ke Thailand selama tiga hari.
 
“Jawab saja dari Meikarta. Bapak-bapak ini kan orang intelektual. Jawab bareng-bareng,” dia tiba-tiba menyambar.
 
Masih saja ada yang menyahut dan mengalihkan pernyataan dari satu kata: Meikarta. Dia Yumarno, salah satu anggota DPRD Bekasi. Dia bilang, yang membayar biaya ke Thailand dari (perusahaan) travel.
 
“Travel kan dibayar pakai uang. Bapak-bapak ini memusingkan saja,” sergahnya.
 
Begitulah suasana di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (1/4). Sejumlah 22 orang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta dengan tersangka Bupati Bekasi Nonaktif, Neneng Hasanah Yasin dan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili. Selain empat staf DPRD
Bekasi, saksi lainnya adalah anggota lembaga terhormat itu, termasuk empat unsur pimpinan: Ketua DPRD Sunandar Taufan Laksana dan tiga wakilnya, Mustakim Munasir, Jejen Sayuti, dan Daris..
 
Dua hal ditelisik jaksa penuntut dan majelis hakim dalam persidangan. Muaranya tetap satu: yakni perubahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Perubahan itu ditengarai diwarnai gratifikasi, mulai dari uang tunai hingga fasilitas tamasya.
 
Para anggota DPRD mengakui menerima fasilitas ‘pelesiran’ ke Thailand. Bahkan sebagian mereka ada yang memboyong keluarga dan menerima uang saku. 
 
Wakil Ketua DPRD Bekasi Mustakim Munasir mengakui jika dirinya ikut ke Thailand. Bahkan dia memboyong istri dan seorang anaknya. Bersama anggota dewan lainnya, dia berada di Thailand selama tiga hari dan dua malam. 
 
“Kami di sana selama tiga hari dua malam. Tiket pesawat dan penginapan sudah dibayari,” katanya saat ditanya JPU soal jalan-jalan ke Thailand. 
 
“Siapa yang mengkoordinir dan mengajak ke Thailand? Apakah ada permintaan ke Neneng Rahmi (Meikarta)?” tanya JPU I Wayan Ryana.
 
Mustakim mengaku perjalanan ke Thailand itu tak pernah dikomunikasikan dengan Neneng Rahmi ataupun Henry Lincoln. Adanya ajakan ke Thailand, saat Pansus Raperda RDTR pulang dari studi banding dari Surabaya. 
 
“Saya nggak tahu dari siapa. Saat ramai-ramai pulang dari Surabaya ada ajakan ke Thailand,” ujarnya yang mengaku tidak menerima uang saku ke Thailand. 
 
Berbeda dengan Mustakim, Ketua Pansus Raperda RDTR, Taih Winarno selain mengikuti perjalanan ke Thailand, dia juga menerima uang saku Rp 2 juta.  Dia mengaku pergi ke Thailand membawa istri dan tiga orang anaknya. 
 
“Saat itu ada tawaran dari Henry Lincoln dan Neneng, tapi anggarannya dari mana saya tidak tahu,” ujarnya. 
 
Namun, lanjutnya, pemberian paket perjalanan ke Thailand itu berasal dari Mustakim dan beberapa anggota DPRD lainnya. 
 
“Terus siapa yang mengurus semuanya?” tanya jaksa. 
 
“Yang mengurus staf, Mirza dan Icha,” katanya. 
 
Berbelit-belitnya anggota DPRD memberi keterangan membuat Tardi pun langsung mengkonfrontirnya ke terdakwa Neneng Rahmi. Apalagi, menurut keterangan jaksa KPK, perjalan ke Thailand totalnya Rp284 juta. 
 
“Itu permintaan dari DPRD dan perjalanan dinas ke Thailad kurang lebih Rp300 juta. Semuanya dari Meikarta,” kata Neneng Rahmi.
 
Tidak hanya tamasya ke Thailand, sebagian anggota DPRD Kabupaten Bekasi juga menerima duit panas dari Meikarta. Uang tersebut untuk anggota Tim Pansus Raperda RDTR Bekasi. Totalnya Rp200 juta.
 
Anggota Pansus, Yudi, mengaku saat itu ada titipan dari Taih Winarno, Ketua Pansus, Rp200 juta. Saat uang diberikan RDTR sama sekali belum ditetapkan. 
 
“Saudara saksi tahu sumber uang itu dari mana?” tanya JPU KPK I Wayan Ryana. 
 
“Tidak disampaikan dari mana. Setelah dibagikan di saya ada sisa Rp20 juta,” kata Yudi yang tidak ikut ke Thailand. 
 
Yudi mengaku, dari Rp200 juta itu, dibagi ke seluruh anggota DPRD. Komposisinya, Rp5 juta untuk setiap anggota pansus dan Rp3 juta bagi anggota DPRD di luar pansus.
 
Ketua Pansus Taih Winarno tidak membantah adanya pemberian uang tersebut. Namun, dia mengklaim tidak tahu jumlahnya karena diberikan Henry Lincoln dalam amplop cokelat. 
 
“Saya hanya menerima. Saat itu saya sebagai Ketua Pansus atas suruhan pimpinan,” katanya. 
 
Hakim anggota Judijanto pun kemudian menanyakan siapa pimpinan yang dimaksud Taih. Awalnya, Taih tidak mau menjawab. Namun setelah didesak dia akhirnya menyebutkan jika yang dimaksud pimpinan, yakni Wakil Ketua DPRD Bekasi Mustakim.
 
Taih juga mengaku menerima Rp15 juta dari pembagian tersebut, kemudian Rp 2 juta saat akan pergi studi banding ke Surabaya,  dan pemberian lainnya dengan total Rp 50 juta. 
 
“Kemduian soal keterangan di BAP saksi ada permintaan langsung ke Neneng Rahmi?” tanya JPU. 
 
“Tidak ada. Kalau itu saya minta uang Rp5 juta sebelum lebaran untuk santunan anak yatim, dan ada proposalnya,” tandas Taih. 
 
Anggota pansus boleh saja merasa kebagian lebih besar dibanding non-pansus. Tapi, di persidangan, terapung fakta lain, ternyata ada yang terima duit panas itu lebih besar. Siapa? Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.
 
Sunandar mengaku dirinya tak mengetahui pemberian itu terkait apa. Yang dia tahu, pemberian itu terjadi saat dirinya dihubungi Mustakim untuk bertemu di sebuah kafe. “Mustakim yang minta. Saya nggak tahu tujuan pemberian itu untuk apa,” kata Sunandar.
 
“Apakah pemberian (uang) itu saat masa pembahasan atau persetujuan Raperda RDTR?” tanya JPU KPK I Wayan Ryana. 
 
“Saya tidak tahu,” jawab Sunandar. 
 
Pernyataan Sunandar dipatahkan Mustakim. Dia bilang, semua yang dilakukannya tidak mungkin atas inisiatifnya sendiri tanpa dimusyawarahkan dengan pimpinan dewan lainnya di DPRD Bekasi. 
 
“Seingat saya apa yang saya lakukan tidak mungkin sendiri. Saat itu saya terima Rp300 juta, dibagi empat dengan komposisi Rp75 juta, yakni ke Jejen Sayuti, Daris dan Sunandar,” katanya. 
 
Selain itu, Mustakim mengaku sebelum pemberian Rp300 juta dari Neneng Rahmi, ada juga pemberian dari Henry Lincoln ke Jejen Sayuti Rp50 juta. Namun, dirinya mengaku tidak tahu menahu soal uang tersebut. 
 
Soal pembagian uang, dibenarkan Wakil Ketua DPRD lainnya, yakni Daris. Dirinya menerima Rp75 juta dari Mustakim. Kendati begitu, dia tidak tahu menahu soal pembahasan RDTR yang tengah digodok oleh Pansus. 
 
“Saat itu saya dihubungi Mustakim dengan Neneng Rahmi. Katanya ada rezeki buat pimpinan, kalau Pansus itu urusan saya,” kata Daris menirukan ucapan Mustakim. 
 
Hal senada diungkapkan Jejen Sayuti. Dia mengaku diundang makan sore di sebuah kafe untuk ngobrol dengan Neneng Rahmi terkait RDTR dan Pansus.
 
“Kemudian saya ditelepon lagi untuk mengambil uang,” ujarnya. 
 
“Soal pemberian uang Rp50 juta dari Henry Lincoln?” tanya JPU. 
 
“Saat itu saya menjabat Plt Ketua, Mustakim dan Henry datang untuk menandatangi permohonan RDTR. Saya dikasih Mustakim Rp20 juta, ke Yumarno Rp10 juta, dan Rp20 juta ke Mustakim,” ujarnya. 
 
JPU I Wayan Ryana pun kemudian menanyakan ke saksi Yumarno soal penerimaan uang dari Jejen Rp10 juta. Tapi Yumarno mengaku jika uang tersebut bukan diberikan oleh Henry, melainkan oleh Mustakim. 
 
“Bukan dari Pak Jejen. Tapi yang bagikan saat itu Mustakim di mobil. Saya memeng nerima Rp10 juta, dan Pak Jejen Rp20 juta,” ujarnya. 
 
Pernyataan dari Jejen dan Yuwarno sekaligus membantah pernyataan Mustakim yang mengaku tidak mengetahui soal pemberian uang Rp50 juta dari Henry Lincoln ke Jejen Sayuti. 
 
“Saya lupa lagi, tapi kalau memang begitu, besok saya akan transferkan ke rekening KPK Rp20 juta,” ujarnya. 
 
Dalam persidangan diketahui para anggota DPRD Bekasi dan stafnya yang menerima uang dan fasilitas pelesiran ke Thailand sudah mengembalikan dengan cara mentrasfer ke rekening KPK dengan jumlah yang berbeda.
 
Sebelum menutup persidangan, ketua Majellis Tardi kemudian menanyakan kepada terdakwa Neneng Rahmi soal kebenaran keterangan para saksi. 
 
Neneng mengaku awalnya dirinya menerima laporan dari Henry Lincoln jika pimpinan DPRD meminta Rp800 juta untuk kepengurusan RDTR, namun akhirnya bertambah menjadi Rp1 miliar. Kemudian permintaan untu perjalanan dinas ke Thailand Rp 300 juta. 
 
“Uang untuk pimpinan Rp1 miliar diberikan secara bertahap empat kali, Rp200 juta, Rp200 juta, dan Rp300 juta. Yang terakhir Rp300 juta saya yang berikan,” ujarnya. 

Loading...