• Headline

    Pedagang Pasar Sayati Gugat Class Action Pemkab Bandung

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha14 Agustus 2018 18:53
    INILAH,Bandung- Ratusan pedagang di pusat perbelanjaan pasar Sayati Indah menggugat class action pemerintah Kabupaten Bandung, Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bandung serta pengembang PT. Sukses Sayati Indah.

    Gugatan terkait status tanah dan bangunan ruko dan kios pasar yang diklaim milik pemerintah, ke Pengadilan Bale Bandung.

    Salah seorang pedagang sekaligus penggugat, Akhmad Solihin (51) mengatakan status tanah beserta kios dan ruko yang berada di Pasar Sayati Indah merupakan milik para pedagang. Sebab, mereka semua memiliki bukti kepemilikan berupasertifikat dan akta jual beli.

    "Kami para pedagang, dulunya Pasar Sayati Indah dibangun dari swadaya murni pedagang. Pemda tidak terlibat dalam proses pembangunan," katanya saat ditemui di Pengadilan Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Selasa (14/8/18).

    Akhmad menceritakan, awalnya pedagang berjualan di Pasar Sayati lama. Namun karena berdampak kepada kemacetan hingga akhirnya tidak diperbolehkan berjualan. Kemudian, kepala desa Sayati saat itu almarhum Aman mengajak pedagang untuk membuat pasar.

    "Waktu itu, pedagang kaki lima dimintai KTP dan membentuk tim 13. Terus menunjuk pengembang PT Sukses Sayati Indah membuat ruko dan kios yang satu siteplane. Singkat cerita, terjadi pembelian. Pedagang itu dikasih surat, untuk ruko sertifikat dan di blok A, B, BB dan C ada AJB dan ada status 100 persen lunas," ujarnya.

    Ia menegaskan, pemerintah daerah Kabupaten Bandung tidak pernah ikut campur dalam proses pembangunan Pasar Sayati Indah. Selain itu, pengelolaan pasar setelah dibangun 1986 dikelola oleh desa hingga 1992. Kemudian pada 1993 desa menyerahkan pengelolaan ke kabupaten.

    "Saya gak tahu kenapa diserahkan ke kabupaten. Setelah diurus sama pemda ditarik retribusi yang kenyataannya pedagang menjadi dimatikan. Uang ditarik, pasar dibiarkan. Pernah sampah sampai menutupi 20 kios sehingga tidak bisa berjualan," katanya.

    Dirinya mengungkapkan gugatan yang dilakukan pedagang juga muncul karena terdapat wacana revitalisasi pasar oleh pemda. Katanya, sekitar tiga bulan lalu pemda dan pengembang berkumpul membahas hal tersebut.

    Tidak hanya itu, ia mengungkapkan tiga kali kebakaran yang melanda Pasar Sayati Indah tidak pernah ada bantuan dari pemerintah daerah.

    "Sekitar 2005, orang pemda bilang gak bisa (ngasih bantuan) karena bukan pasar pemda dan kenyataannya memang bukan pasar pemda," katanya.

    Pengacara pedagang Pasar Sayati Indah, Asep Saepudin mengungkapkan berdasarkan fakta dan sejarah yang ada, tanah atau kios di Pasar Sayati Indah adalah milik para pedagang. Buktinya, katanya pedagang mempunyai akta jual beli.

    "Para pedagang yang membentuk panitia membuat siteplan pembangunan pasar dan kemudian berencana membeli lahan tanah. Panitia menganjurkan pedagang yang akan membeli kios menabung dan apabila dana sebesar 10 persen dari harga kios yang diminati sudah terkumpul maka akan dibelikan tanah," katanya.

    Ia menuturkan, setelah dana tersebut terkumpul panitia kesulitan mengurus perizinan karena belum pengalaman sehingga menjalin kerjasama dengan PT Sukses Sayati Indah untuk perizinan dan pembangunan.

    "Karena pengembang tidak punya dana maka menggunakan dana pedagang yang ditabung untuk membebaskan lahan dan melanjutkan perizinan. Dana pembangunan kios, pengembang atas seizin pedagang mencairkan dana milik pedagang sebesar 45 persen dari harga kios," katanya.

    Ia menambahkan, setelah para pedagang melunasi dana sisa sebesar 45 persen dari harga kios, pengembang menerbitkan kartu lunas.

    Sehingga dengan itu, pedagang memiliki hak atas tanah dan kios-kios yang telah dibangun pengembang bahkan dilanjutkan dengan transaksi jual beli di hadapan notaris.

    "Pada 2001, pemda malah mengajukan gugatan bahwa tanah itu milik aset pemda. Pedagang tidak tahu menahu dan tidak dilibatkan sebagai pemilik," katanya.

    Padahal, saat audiensi dengan DPRD Kabupaten pada 2001 belum dilakukan peralihan hak atas tanah dari pengembang ke pedagang. Mereka, membenarkan jika tanah dan kios milik pedagang.

    Putusan gugatan class action dilanjutkan atau tidak akan dilaksanakan pada Kamis (16/8) pukul 14.00 Wib. Sementara para pedagang akan mengerahkan massa pada saat hari tersebut.


    TAG :


    Berita TERKAIT