• Headline

    Soal BPJS, Pengusaha di Kab Bandung Risih Didatangi Kejaksaan

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha16 September 2018 18:46
    INILAH,Bandung- Para pemilik usaha yang berbadan hukum CV,PT dan lainnya di Kabupaten Bandung merasa keberatan dengan adanya keterlibatan Kejaksaan Negeri Bale Bandung yang mewajibkan kepesertaan BPJS.

    Mereka beralasan, meskipun telah memiliki badan hukum, tak menjamin usaha mereka dalam keadaan prima.

    Salah seorang pelaku usaha di Kabupaten Bandung Yus Hermansyah mengatakan, saat ini para pelaku usaha yang memiliki badan hukum seperti CV merasa "gerah" dengan langkah BPJS yang menggandeng pihak Kejaksaan untuk menyisir dan meminta agar para pelaku usaha ini mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.

    Kata dia, Kantor Kejaksaan mengirimkan surat agar para pemilik usaha yang berbadan hukum CV dan lainnya untuk segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kabupaten Bandung.

    "Saya ada dua CV, dikirim surat dan didatangi oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung. Agar saya segera mendaftarkan karyawan di dua CV itu sebagai peserta BPJS. Saya tanya kepada para pelaku usaha lainnya, mereka juga mengalami hal yang sama, didatangi petugas Kejaksaan,"kata Yus, Minggu (16/9/18).

    Sebenarnya, kata Yus, bukan tidak ingin melaksanakan kewajiban tersebut. Tapi seharusnya, pihak BPJS juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha saat ini. Karena, kata dia saat ini tidak semua pelaku usaha dalam kondisi prima. Bahkan, banyak juga pelaku usaha yang dalam keadaan menganggur.

    "Bukannya kami menolak kewajiban itu yah. Tapi sebaiknya yah dibikin katagori dong. Mana CV yang berjalan dengan baik dan lancar, mana CV yang nganggur enggak ada pekerjaan. Seperti saya punya dua CV, yang satu lagi nganggur enggak ada pekerjaan, kalau harus bayar BPJS uangnya dari mana,"ujarnya.

    Yus melanjutkan, untuk kondisi ekonomi yang sedang lemah ini. Beban yang harus ditanggung pelaku usaha sangat berat, jika harus ditambah dengan kewajiban membayar kepesertaan BPJS.

    Seorang pekerja harus dilindungi oleh BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua, dengan rata rata iuran perbulan per orang pekerja sekitar Rp 250 ribu.

    "Yah dikalikan saja misalnya Rp 250 ribu dengan jumlah pekerja yang kita ada. Dalam kondisi usaha yang lesu dan bahkan sama sekali enggak beroperasi yah kami sangat berat untuk membayar iuran BPJS," katanya.


    TAG :


    Berita TERKAIT