• Headline

    BPJS: Kalau Pengusaha Merasa Keberatan, Bisa Diskusi ke Kejaksaan

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha16 September 2018 18:49
    INILAH,Bandung- Kepala BPJS Soreang, Irmajanti Batara, mengakui jika pihaknya saat ini bekerjasama dengan Kejaksaan untuk optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Kata dia, kehadiran petugas dari Kejaksaan untuk membantu pihaknya bukan serta merta. Melainkan sudah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakanakan oleh Kejaksaan dalam upaya optimalisasi JKN.

    Hal tersebut dituangkan dalam Inpres No 8 tahun 2018 tentang optimalisasi JKN. Dimana ada 11 kantor Kementrian dan lembaga yang dilibatkan dan wajib melaksanakannya.

    "Kawan kawan dari Kejaksaan ini tidak sekonyong konyong kami libatkan. Tapi ini sudah menjadi kewajiban mereka juga, nah sebelum dari Kejaksaan ini turun mendatangi badan hukum, sebelumnya petugas kami yang lebih dulu turun,"katanya.

    Petugas BPJS yang turun mendatangi pelaku usaha ini, kata Irmajanti, melakukan sosialisasi, ajakan dan menerangkan kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.

    Selain dari petugas BPJS, imbauan, mengingatkan dan perintah kepada pelaku usaha ini juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan instansi lainnya. Jika tetap saja tak mengindahkan perintah Undang Undang, maka langkah terakhir yakni oleh petugas dari Kejaksaan.

    "Soal pemilahan badan usaha juga sudah kami lakukan. Kalau katanya badan usahanya tidak menghasilkan, itu kan dilihat dari pembayaran upah pekerja. Dalam UU nya kan yang diwajibkan menjadi peserta BPJS adalah perusahaan yang membayar upah pekerjanya. Tapi sebenarnya kami dari BPJS dan Kejaksaan sangat terbuka kok untuk diskusi kalau merasa keberatan. Tinggal datang saja ke Kejaksaan dan ceritakan kondisi perusahaannya,"katanya.


    TAG :


    Berita TERKAIT