• Disdik Kab Bandung Klaim Pembangunan Gedung PAUD Negeri Sesuai Aturan

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha11 Oktober 2018 16:04
    fotografer: Rd Dani Rahmat Nugraha
    INILAH, Bandung-Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Formal Non Formal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Junjunan membantah jika pembangunan gedung PAUD negeri sarat dengan kekeliruan.

    Menurutnya pelaksanaan pembangun yang tidak menyalahi aturan. Karena memang ada MoU antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan Kementrian Pendidikan sebagai pemberi dana. Yang mana mempersilahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pembangunan gedung tersebut.

    "Pembangunan ini memang kami yang melaksanakan. Karena memang belum ada struktur kepala sekolah dan komitenya, makanya kami ada MoU dengan Kementrian Pendidikan. Jadi enggak masalah kami yang bangun juga,"katanya.

    Mengenai besaran anggaran pun, kata Junjunan, semula memang diajukan sebesar Rp 1,6 miliar. Namun yang direalisasikan sebesar Rp 1 miliar. Sehingga pihaknya melakukan perencanaan ulang. Selain mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar, untuk pelaksanaan pembangunan pun pihaknya mendapatkan anggaran pendamping dari APBD perubahan 2018 Kabupaten Bandung kurang lebih Rp 150 juta.

    "Mengenai pelaksanaan pembangunannya juga engak benar dilaksanakan oleh pemborong yang ditunjuk oleh seseorang yang katanya pejabat di Disdik. Tapi yah kami pilih pemborong profesional yang memang kualifikasinya memang bagus," katanya.

    Sebelumnya, Warga Kabupaten Bandung mempertanyakan sistem pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri di Jalan Sawargi Desa/Kecamatan Soreang senilai Rp 1,6 miliar.

    Warga juga mempertanyakan pelaksana pembangunan gedung tersebut yang dilaksanakan oleh seorang pemborong yang diduga ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

    Salah seorang warga Kabupaten Bandung yang juga pemerhati pendidikan, Asep Ridwan. Dia merasa janggal dengan dilaksanakannya pembangunan gedung PAUD negeri yang akan dijadikan sebagai PAUD percontohan.

    Dia mengatakan proses pembangunan gedung yang bersumber sari APBN tersebut dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan sendiri. Padahal, berdasarkan aturannya pembangunan sarana dan prasarana sekolah harus dilakukan oleh internal sekolah atau biasa disebut swa kelola yang dilaksanakan oleh kepal sekolah dan komite. [jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT