• Petani Jonggol Ngadu ke Jokowi

    Oleh : Reza Zurifwan07 Juni 2018 18:17
    INILAH, Bogor - Puluhan petani Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol yang diduga menjadi korban penyerobotan lahan oleh mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin mengadukan permasalahannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kordinator Lapangan Syamsul Bahri mengatakan hari ini para petani Jonggol mengadukan permasalahan penyerobotan lahan mereka ke Presiden Jokowi dan KPK agar kasus ini segera ditangani oleh KPK, Polri maupun Kejaksaan.

    "Aksi pertama kami hari ini diawali dengan penyerahan dokumen penyerobotan lahan petani dan negara yang diduga dilakukan oleh Rahmat Yasin Cs di Kantor KPK, lalu setelah itu kami mendatangi Istana Negara untuk menyuarakan lima tuntutan ke Presiden Jokowi," kata Syamsul Bahri, Kamis (7/6).

    Dia menerangkan lima tuntutan petani Jonggol adalah meminta Presiden Jokowi mengembalikan tanah petani yang sebelumnya diserobot oleh pejabat Kabupaten Bogor.

    Kedua para petani meminta Presiden Jokowi memerintahkan KPK, Polri dan Kejaksaan melakukan perampasan atas penyerobotan lahan ini, ketiga aparat hukum harus usut tuntas mafia tanah di Kabupaten Bogor, keempat meminta KPK harus memeriksa oknum pejabat yang terlibat dalam perampasan tanah dan KPK harus menyelidiki kronologi berubahnya kepemilikan tanah milik petani ke Rahmat Yasin Cs.

    "Kami minta Presiden Jokowi memerintahkan aparat hukumnya untuk mengusut tuntas permasalahan penyerobotan tanah petani dan tanah sitaan Kejaksaan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kami minta penerima hibah seperti Rahmat Yasin, KH Lesmana, Elli Halimah Yasin, Ade Munawaroh Yasin, Zaenal Muttaqien dan lainnya juga ikut diperiksa agar permasalahan ini tuntas," terangnya.

    Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Bogor Edi mengakui kasus tanah di Jonggol khususnya lahan sitaan kasus BLBI sudah menjadi sorotan Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

    "Kejaksaan Agung dan DJKN memang sudah menyoroti dugaan penyerobotan lahan sitaan kasus BLBI di Jonggol, itu bisa dilihat dengan beberapa kali surat mereka ke KPN Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir karena memang objeknya banyak sekali," ucap Edi.

    Ketika ditanya kenapa tanah sitaan kasus BLBI bisa beralih tangan, dia menjelaskan bahwa jika terjadi peralihan kepemilikan maka merupakan kerjaan oknum dan bukan institusi.

    "Lahan sitaan kasus BLBI ini tidak boleh beralih atau berpindah tangan baik karena jual beli atau hibah, apalagi lahan kasus BLBI proses hukumnya masih berlangsung atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Lahan kasus BLBI ini tidak bisa dijual atau dihibahkan dari tangan warga tapi harus melalui negara dalam hal ini sepengetahuan DJKN," sambungnya.

    Dia melanjutkan kasus sengketa lahan seperti yang terjadi di Jonggol ini masih marak.

    "Agak sulit menjadikan KPN Kabupaten Bogor bersih dari sengketa lahan, tapi kami melalui Seksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) terus berupaya untuk meminimalisir sengketa tersebut," lanjut Edi.


    TAG :


    Berita TERKAIT