• Headline

    Penertiban Tidak Terjadi, Warga Curiga Pada Jokowi

    Oleh : Reza Zurifwan12 Agustus 2018 16:58
    INILAH, Bogor - Rencana penertiban 500 rumah atau bangunan lainnya di Cigombong, Kabupaten Bogor dan Cicurug, Kabupaten Sukabumi molor dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan dengan alasan yang belum pasti. Penertiban untuk dibangun double track kereta api.

    Masyarakat Cigombong dan Cicurug pun dibuat bingung karena desas desus pembongkaran akan dilakukan sejak tiga bulan lalu. Namun hingga kini jangankan pembongkaran, pencairan ganti rugi bangunan atau kerahiman belum juga terlaksana.

    "Sejak tiga bulan lalu katanya mau dibongkar tapi hingga kini juga belum dibongkar. Padahal warga sudah banyak yang mengosongkan rumah, warung atau rukonya," ujar Arif Lubis warga Bangkoreng Rt 03 Rw 12 Desa Benda, Cicurug kepada INILAH, Minggu, (12/8).

    Dia menerangkan warga pun dibuat bingung oleh rencana strategis pemerintah pusat ini. Padahal peletakan batu pertama proyek ini langsung dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Desember tahun 2017 lalu.

    "Kami juga bingung ini kapan dibayar ganti rugi atau kerahiman. Padahal selain sudah berkali-kali rapat dengan aparatur pemerintahan, semua warga juga sudah setuju apabila bangunan miliknya dibongkar. Mungkin Presiden Jokowi kehabisan dana atau dengan adanya ajang pemilihan Presiden (Pilpres) rencana ini tidak terwujud," terangnya.

    Terpisah Riadi Warga Kampung Bojong Kiharip Rt 01 Rw 02 Desa Wates Jaya, Cigomobong menjelaskan belum adanya pencairan ganti rugi atau kerahiman karena adanya perubahan skema pembayaran. Jika yang sebelumnya pembayaran dilakukan oleh Dirjen Perkereta Apian berubah menjadi Dinas Perhubungan Jawa Barat.

    "Saya dengar kabar pembayaran akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat, padahal sebelumnya dibayar oleh pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan (Dirjen Perkereta Apian)," jelas Riadi.

    Ia melanjutkan selain mempertanyakan kapan pembayaran ganti rugi, warga juga mempertanyakan perbedaan besar ganti rugi di mana ada yang Rp300 ribu permeter dan Rp400 ribu permeter.

    "Kami juga bingung kenapa biaya ganti rugi atau kerahiman bangunan milik warga berbeda-beda atau belum jelas. Warga ada yang mendengar Rp300 ribu permeter tapi di tempat lain malah Rp400 ribu permeter," lanjutnya.

    Sebelumnya, Pemkab Bogor akan menjaga kondusitifitas jelang pembebasan ratusan rumah atau bangunan lainnya untuk nantinya dibangun double track kereta api (Ka) jalur Cigombong, Kabupaten Bogor - Cicurug Sukabumi.


    TAG :


    Berita TERKAIT