• Headline

    Dewan Kritisi Data LKPj yang Disampaikan Nurhayanti

    Oleh : Rishad Noviansyah13 September 2018 16:52
    INILAH, Bogor- Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bogor enggan sepenuhnya percaya dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati Bogor Nurhayanti.

    Salah satu poin yang dipertanyakan adalah soal data warga yang telah memiliki Kartu Jaminan Nasional (JKN).

    Dalam LKPj AMJ itu, Yanti mengklaim realisasi JKN pada 2017 mencapai 74,15% dan direncakan mencapai 76,50% pada akhir 2018.

    "Fakta yang kami temukan, masih ada saja warga yang masih dan sulit mengurus kartu JKN. Aduan warga juga banyak, apakah ini sudah tepat sasaran atau tidak. Itu yang kita pertanyakan," ujar Sekretaris Fraksi PPP Yuyud Wahyudin, Kamis (13/9).

    Selain itu, infrastruktur mantap yang merupakan indikator ke-13 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 pun tidak luput dari pengamatan Yuyud.

    Menurutnya, infrastruktur mantap perlu ditelaah lebih jauh soal acuan standar untuk menetapkan infrastruktur telah mantap.

    "Di Kabupaten Bogor, infrastruktur khususnya jalan ada empat kategori, yakni jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa. Nah, kategori mantap itu seperti apa? Makanya perlu penjelasan lebih rinci," tegasnya.

    Meski begitu, secara keseluruhan Yuyud mengapresiasi capaian kinerja Nurhayanti dan seluruh perangkat daerah yang mendampinginya.

    Namun, kata dia memeriksa keabsahan data yang disampaikan juga perlu. Karena berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD.

    "Kami tidak ingin laporan yang disajikan tidak sesuai fakta di lapangan. Bukan mencari-cari kesalahan. Tapi untuk bahan evaluasi bagi bupati selanjutnya," kata dia.

    Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati Bogor 2013-2018 pada Senin (9/9) lalu, Yanti memastikan hanya Pembangunan Jalur Poros Tengah Timur yang tidak bisa terealisasi lantaran terbentur kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

    "Yang penting kan lahan sudah ada. Tinggal nanti bupati berikutnya yang mencari solusi dan menyelesaikannya," kata Nurhayanti.

    Jabatan Nurhayanti sebenarnya baru benar-benar berakhir pada 30 Desember 2018. Namun, Yanti menjelaskan penyampaian LKPJ AMJ tiga bulan sebelum masa jabatannya berakhir mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007.

    "Masih ada tiga bulan tersisa. Jadi jika ada yang belum tercapai, kita asumsikan atau proyeksikan nanti kondisi akhir tahunnya seperti apa. Nanti kan ada laporan lagi," jelasnya.

    TAG :


    Berita TERKAIT