• Pemerintah Dorong Peran Aktif Masyarakat dalam Paud

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar05 Mei 2018 14:28
    INILAH, Jakarta - Pemerintah terus mendorong peran aktif masyarakat dalam program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan, peran aktif mereka patut diapresiasi.

    Apresiasi tersebut layak diberikan kepada masyarakat, lanjut Didik, karena berdasarkan data Kemendikbud sebanyak 95% pelayanan PAUD dilaksanakan mereka. Sedangkan pelayanan PAUD negeri yang dijalankan pemerintah tidak sampai 5%.

    "Selain itu tentu harus semakin dibina karena sekarang kan eranya mengedepankan mutu, jadi tidak sekadar berjalan tetapi harus bermutu," kata Didik ditemui di pameran Gebyar Hari Pendidikan Nasional di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Jumat (4/5).

    Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Wartanto mengatakan, Kemendikbud ke depannya akan meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan standar pelayanan PAUD menjadi berstandar nasional.

    Dia menjelaskan, pelayanan PAUD berstandar nasional sangat penting bagi tumbuh-kembang anak yang berkesinambungan yang dimulai sedari usia dini agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan visi-misi pemerintah.

    "Ketika mereka masuk SD, nanti tahapan tumbuh kembangnya akan sesuai dengan standar mutu yang kita tetapkan," kata Wartanto.

    Dia menjelaskan, ada sebanyak 200an ribu lembaga pelayanan PAUD di Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok satuan pendidikan (NPSP) yang rencananya sebagian dari mereka akan didorong agar segera terakreditasi standar nasional pendidikan.

    Jika lembaga pelayanan PAUD sudah terakreditasi standar nasional pendidikan, maka tugas mereka untuk lebih meningkatkan kapasitas pelayanannya akan semakin mudah.

    "Kalau berbicara mutu tetapi tidak berstandar nasional lalu bagaimana," katanya.

    Tantangan yang harus segera ditingkatkan, kata Wartanto, adalah terkait pemenuhan guru PAUD. Menurutnya jika harus terpaku pada syarat memiliki latar belakang sarjana pendidikan anak usia dini maka akan sulit dipenuhi karena program studi itu pun tergolong belum lazim di Indonesia. Bahkan jumlah guru PAUD bergelar sarjana nonlinear pun masih belum tercukupi.

    Makanya, untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru PAUD yang tidak bergelar sarjana yang tersedia saat ini. Namun ke depan, secara bertahap Kemendikbud akan berupaya untuk terus memenuhi persyaratan guru minimal harus bergelar sarjana tersebut.

    "Kalau sekarang ketersediaan guru PAUD yang bergelar sarjana masih di bawah 40%," pungkas Wartanto.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT