• Kemendikbud Terjunkan Tim Audit Dalami Dugaan Kecurangan PPDB

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar02 Juli 2018 21:04
    INILAH, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui menerima banyak pengaduan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2018.

    Pelaksana tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, keluhan terkait PPDB yang diterima pihaknya cukup beragam, yang paling sering yakni mengenai adanya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, kebijakan PPDB, dan pelbagai pertanyaan tentang PPDB.

    Totok melanjutkan, masyarakat juga banyak yang mengadu perihal adanya ketetapan pembayaran uang yang dibebankan kepada mereka menyangkut pelaksanaan PPDB jalur mandiri. Untuk itu pihaknya akan menerjunkan tim audit ke lapangan.

    "Jumlah yang masuk sekitar 30 pengaduan. Kami sudah menurunkan tim untuk audit khusus ke lapangan terkait pengaduan melalui jalur mandiri," kata Totok kepada wartawan ditemui di Jakarta, Senin (2/7).

    Terkait adanya laporan permintaan uang dalam pelaksanaan PPDB jalur mandiri, salah satu orang tua murid berinisial BRS mengaku dirinya dimintai uang sejumlah Rp 20 juta jika ingin anaknya diterima di salah satu SMA negeri favorit di Kota Bogor.

    Dia menceritakan bahwa dirinya sempat didekati salah seorang panitia PPDB di sekolah tersebut dengan iming-iming langsung diterima tanpa harus repot mengantre.

    "Saya ditawari bayar Rp 20 juta supaya bisa langsung bablas (masuk) SMA itu," kata BRS sembari menjelaskan sekolah yang dimaksud adalah yang letaknya dekat Rumah Sakit Islam Kota Bogor.

    Meskipun ada kasus PPDB, sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan tidak akan mengubah peraturan zonasi yang menjadi landasan utama pelaksanaannya.

    Baru tahun ini dilaksanakan secara serempak, PPDB yang diatur dalam Peraturan Mendikbud Nomor 14 Tahun 2017 itu sudah banyak menuai keluhan mulai dari sulitnya verifikasi data online sampai tawaran jual beli kursi.

    "Kalau ada kasus, diselesaikan, tapi jangan aturannya diubah," hemat Muhadjir.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT