• Headline

    Apindo: Tenaga Kerja Asing di Jabar Sudah Sesuai dengan Kompetensinya

    Oleh : Dini17 Mei 2018 18:47
    INILAH, Bandung - Guna memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia, belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membentuk Satgas TKA.

    Tim Satgas ini resmi dibentuk oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018 tentang pembentukan Satgas TKA.

    Menanggapi adanya pembentukan Satgas TKA, kalangan pengusaha memandangnya sebagai hal yang lumrah. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Widjaja mengatakan, baik Apindo maupun pemerintah tak bisa melarang keberadaan TKA di berbagai perusahaan khususnya di wilayah Jabar.

    "Pembentukan Satgas memang sudah sesuai dengan kebutuhan, karena jumlah TKA yang bekerja di berbagai sektor industri di Indonesia saat ini meningkat. Namun faktanya kedatangan TKA di berbagai sektor pekerjaan di Jabar sudah sesuai dengan kompetensi," ujar Deddy saat diwawancarai di Bandung, Kamis (17/5/2018).

    Ia merinci, saat ini TKA sebagian besar dipekerjakan di berbagai bidang keahlian yang sebelumnya belum dikuasai SDM dalam negeri. Namun dalam perjalanannya, terdapat transfer ilmu dan teknologi sehingga keberadaan mereka tak mendominasi jumlah pekerja yang berada di satu perusahaan.

    Terlebih untuk TKA asal Tiongkok menurut Deddy, secara kemampuan memang lebih mumpuni. Dia mencontohkan, pada proyek kereta cepat Bandung- Jakarta lebih banyak menyerap tenaga kerja asing karena memang ahli di bidangnya.

    “Saran kami, pemerintah perlu membuat terobosan di sisi calon tenaga kerja lokal. Misalnya mendirikan politeknik atau SMK dengan jurusan kereta api, juga telekomunikasi, teknik jembatan, dan lainnya," bebernya.

    Dirinci Deddy, ada latar belakang mendasar, saat TKA didatangkan pada satu proyek atau perusahaan. Bahkan, setiap proyek atau perusahaan juga memiliki karakter tersendiri dalam merekrut tenaga ahli profesional yang sesuai kebutuhan di lapangan.

    “Sederhana, jika ada TKA yang masuk dalam suatu perusahaan, itu artinya di dalam negeri belum tersedia pekerja yang sesuai kriteria,” ungkap Deddy.

    Sementara menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar, Ferry Sofwan, menjelaskan, pengawasan terhadap tenaga kerja asing dibutuhkan penguatan dan penambahan keanggotaan pengawasnya. Bahkan di Jabar sudah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora yang beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kantor Imigrasi, Kepolisian, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jabar.

    "Mengingat semakin banyaknya TKA yang masuk di dunia usaha di Jabar, akhirnya kami harus mengembangkan Timpora.
    Perluasan dan penguatan tim di setiap kabupaten dan kota di Jabar," terang Ferry.

    Ungkap Ferry, Gubernur Jabar memberikan masukan, pengembangan Timpora ini bisa memakai pola saat pembangunan Waduk Jatigede yang memberdayakan banyak tenaga kerja asing. Saat itu dibentuk satgas sampai samsat khusus untuk mengawasinya.

    "Perluasan pengawas tenaga kerja asing biar bisa bergerak cepat dengan mengamati, berizin atau tidak, kepemilikan surat kerja apakah lengkap dan sesuai standar," ucapnya.

    Dituturkan Ferry, Dinaskertrans Jabar sementara ini hanya mengawasi dan memiliki data tenaga kerja asing yang bekerja di 2 kota atau kabupaten. Sedangkan tenaga kerja asing yang bekerja di 1 kabupaten atau kota saja, diawasi dinas kabupaten atau kota setempat.


    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT