• Kekerasan Masih Hantui Anak dan Perempuan di Cirebon

    Oleh : erika14 Agustus 2018 18:26
    INILAH, Cirebon- Kekerasan masih menghantui perempuan dan anak di Cirebon hingga kini. RUU perihal penghapusan kekerasan seksual pun dituntut segera disahkan.

    Manager Program Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, Sa’adah menyebutkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cirebon masih tinggi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati urutan puncak, disusul kekerasan seksual.

    "Sampai Juli tahun ini saja, kami sudah menerima pengaduan 48 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

    Dari jumlah itu, 32 kasus di antaranya diketahui merupakan kekerasan seksual. Sayangnya, dari sejumlah itu, hanya 2% yang korbannya bersedia menempuh proses hukum.

    Sa'adah mengungkapkan, rata-rata korban terkendala bukti. Selain itu, sebagian besar korban tidak berani melapor karena menganggap peristiwa yang menimpanya sebagai aib.

    "Termasuk keterbatasan ekonomi, sampai adanya tekanan dari pelaku, di mana sebagian besar merupakan orang terdekat korban," bebernya.

    Meski sampai kini kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan secara umum dipandang semakin mengkhawatirkan, DPR RI tak kunjung melakukan pembahasan lanjutan hingga mengesahkan RUU perihal Penghapusan Kekerasan Seksual. Pihaknya pun mendesak para wakil rakyat itu memperhatikan kondisi saat ini.

    Tak hanya WCC Mawar Balqis, desakan serupa disampaikan pula pengurus LBH Apik Jakarta, Veni Siregar yang menyebut, pada tahun politik ini dewan selayaknya membuktikan kinerjanya, terutama Komisi VIII. Dia menyebutkan, RUU tersebut masuk Prolegnas sejak 2015.

    "Pada 2018 baru diserahkan ke Komisi VIII dan membentuk panitia kerja (panja) untuk RUU ini. April lalu dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tapi setelah itu tak ada pembahasan lanjutan," papar Veni.

    Menurutnya, hingga kini tak sedikit pihak dari berbagai daerah di Indonesia yang mendukung pembahasan lanjutan hingga pengesahan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena itu, pihaknya mendesak DPR lebih progresif melakukan pembahasan RUU tersebut.

    "Faktanya, kasus kekerasan seksual semakin mengkhawatirkan, jumlah korban pun makin banyak. Di Cirebon misalnya, berdasarkan data WCC Mawar Balqis, ada anak usia dua tahun sudah jadi korban perkosaan," paparnya.

    Bahkan, imbuhnya, belakangan juga ada korban perkosaan sampai dipidana. Menurutnya, hal itu menunjukkan pemahaman aparat penegak hukum serta regulasi yang ada masih lemah dalam melindungi korban.

    Belum lagi, katanya, korban kekerasan seksual juga tak memperoleh pelayanan yang komprehensif, pemulihan, sampai restitusi, dalam penanganan kasus kekerasan. Sementara, motif kasus kekerasan seksual semakin menyeramkan, pelakunya pun semakin kreatif. Namun, pembiayaan pemulihan korban belum ditanggung pemerintah, sehingga korban masih harus mengupayakan sendiri biaya pemulihannya.

    Dia menambahkan, meski sejauh ini ada beberapa UU yang bisa digunakan, semisal UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Anak, sampai UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tetap dibutuhkan. Dia mengingatkan, dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur pula penanganan hingga pemulihan korban.

    "Kami melihat ada kekosongan pada proses pemulihan yang tak komprehensif dalam kebijakan ini. Kami harap RUU ini mengatur secara komprehensif terkait penanganan hingga pemulihan dan mempunyai perspektif korban," tegasnya.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT