• Headline

    MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kota Cirebon

    Oleh : erika12 September 2018 18:26
    fotografer: Istimewa
    INILAH, Cirebon- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) atas Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Cirebon. Kelak, 'pemenang' pesta rakyat di Kota Cirebon ini akan diputuskan MK.

    Keputusan atas PSU dikeluarkan MK pada Rabu (12/9), bagi 24 tempat pemungutan suara (TPS) di enam kelurahan yang tersebar di empat kecamatan se-Kota Cirebon. Sebagaimana diketahui, 24 TPS ini dipermasalahkan salah satu pasangan calon (paslon) wali kota-wakil wali kota karena diketahui telah terjadi pembukaan kotak suara secara sepihak pasca pemungutan suara pada 27 Juli 2018.

    MK memutuskan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018, sepanjang perolehan suara di 24 TPS tersebut. MK kemudian memerintahkan KPU Kota Cirebon melaksanakan PSU di 24 TPS tersebut paling lama 30 hari sejak putusan.

    Ke-24 TPS itu masing-masing tiga TPS di Kecamatan Kesambi yakni TPS 15 Kelurahan Kesambi serta TPS 15 dan TPS 16 di Kelurahan Drajat; 18 TPS di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, yakni TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, dan TPS 28; dua TPS di Kecamatan Lemahwungkuk yakni TPS 16 di Kelurahan Kasepuhan dan TPS 15 di Kelurahan Panjunan; maupun satu TPS di Kecamatan Pekalipan yakni TPS 10 di Kelurahan Jagasatru.

    Sekedar mengingatkan, Pilkada Kota Cirebon diikuti dua paslon, yakni Bamunas Setiawan Boediman/Oki-Effendi Edo (Oke) dan Nashrudin Azis-Eti Herawati (Pasti). Paslon Pasti merupakan petahana di mana Azis merupakan wali kota Cirebon, sedangkan Eti dikenal sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon.

    Terkait putusan MK itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani menyatakan, siap menjalankan PSU. Namun, pihaknya belum memutuskan waktu pelaksanaan PSU.

    "Putusan MK harus dilaksanakan. Telat-telatnya besok (Kamis, 13 September 2018), tim KPU Kota Cirebon berangkat ke Solo untuk pemesanan surat suara (untuk PSU)," katanya kepada sejumlah media massa, Rabu (12/9).

    Dia menyebutkan, sesuai daftar pemilih tetap (DPT), jumlah suara di 24 TPS yang bermasalah itu sekitar 8.000 suara. Dia memastikan, jumlah suara untuk PSU nanti akan tetap mengacu pada DPT 27 Juli 2018.

    Disinggung mengenai lima petugas TPS yang telah dijatuhi sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tak dipilih kembali sebagai penyelenggara pemilu akibat insiden pembukaan kotak suara, Emir memastikan, seluruhnya akan diganti. Lebih jauh, dia menyatakan, akan berkoordinasi dengan dengan KPU Provinsi Jawa Barat terkait putusan MK tersebut.

    "Kami akan koordinasikan dengan KPU Provinsi Jabar," ujarnya.

    Kuasa hukum KPU Kota Cirebon, Absar Kartabrata pun menyatakan, akan tetap menghormati putusan MK. Hanya, dia menekankan pentingnya pandangan publik atas putusan MK tersebut yang tak berarti membuktikan KPU Kota Cirebon telah melakukan penggelembungan dan pelicikan dalam proses pilkada.

    "Terlepas suka tak suka, kami hormati putusan MK. Tapi, tuduhan kepada KPU telah melakukan penggelembungan dan pelicikan, itu tidak dilakukan (KPU)," tegasnya.

    Dia menyatakan, bagi KPU sendiri, putusan MK tersebut merupakan sebuah pembelajaran. Sebagai penyelenggara pemilu, kesalahan sekecil apapun, tak boleh dilakukan.

    Terpisah, kuasa hukum paslon Oke, Sururudin mengaku puas dengan keputusan MK karena sesuai dengan yang mereka dalilkan. Dia menyebutkan, tak ada bantahan dalam setiap kesaksian yang dihadirkan dalam persidangan di MK perihal pembukaan kotak suara di 24 TPS.

    "Ini fakta hukum yang sempurna yang menyatakan pembukaan kotak suara sebagai syarat utama PSU," katanya.

    Sesuai undang undang yang berlaku, kotak suara seharusnya dibuka di kecamatan atau TPS bersangkutan. Dengan begitu, imbuhnya, adalah sebuah kesalahan bila kotak suara dibuka di kelurahan.

    Menurutnya, pelaku yang membuka kotak suara seharusnya terkena hukuman pidana. Namun, mengingat ranah MK bukanlah terkait pidana, MK pun hanya melihat syarat PSU berlaku, dalam hal ini pembukaan kotak suara tidak pada tempatnya.

    Lebih jauh dia menjelaskan, hasil PSU di 24 TPS kelak akan digabung dengan perolehan suara di TPS lain yang tak melaksanakan PSU. KPU Kota Cirebon kemudian hanya akan menghitung total perolehan suara. Pemenang Pilkada Kota Cirebon akan diputuskan MK, mengingat secara keseluruhan proses di MK belum selesai.

    "Pelantikan kepala daerah terpilih pun akan dilakukan setelah MK mengeluarkan putusan pemenangnya," cetusnya. [jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT