• Jasa Sarana-Kejati Jabar Kerja Sama Perdata dan TUN

    Oleh : Dery Fitriadi Ginanjar11 Oktober 2018 23:55
    fotografer: Istimewa

    INILAH, Bandung " BUMD Infrastruktur Jawa Barat PT Jasa Sarana (JS) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman, Kamis (11/10/2018). Kesepaaman itu dilakukan di di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jalan RE Martadinata, dihadiri Dirut PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari beserta jajaran, Kajati Jawa Barat Raja Nafrizal didampingi Asisten Perdata dan Tata USaha Negara, Kasi Penerangan Hukum, Kasi Perdata, Kasi PPH, Kasi Tata Usaha Negara, dan para Jaksa Pengacara Negara.


    Kajati menyampaikan, kejaksaan bidang perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mempunyai beberapa tugas pokok, di antaranya penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.


    “Seringkali ditemukan adanya wanprestasi, adanya ketidakpuasan atas suatu kebijakan, persaingan usaha, regulasi yang berubah-ubah, penyalahgunaan wewenang, maka dari itu kami sepakat bahwa hal ini memang perlu ditindaklanjuti dengan menjaga kewibawaan Provinsi Jawa Barat melalui BUMD Jasa Sarana dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan aset negara,” tegas Raja.


    Raja berharap, adanya penandatangan nota kesepahaman ini akan mendorong BUMD Jasa Sarana untuk dapat mengelola usaha secara transparan, akuntabilitas yang tinggi, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.


    Direktur Utama PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari mengatakan, Jasa Sarana berfokus pada pengembangan bisnis infrastruktur di Jawa Barat. Tidak menutup kemungkinan akan menghadapi berbagai hambatan, gangguan, dan problematika hukum.


    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berkenan untuk bermitra dengan kami. Tentunya untuk mewujudkan iklim bisnis positif dan menjaga tingkat kelayakan usaha, mampu meningkatkan kinerja dan tata kelola Jasa Sarana menjadi lebih baik,” ujarnya. [gin]


    TAG :


    Berita TERKAIT