• Headline

    Inilah Alasan Pemerintah Menata Tenaga Kerja Asing

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar27 Maret 2018 19:06

    INILAH, Denpasar - Pemerintah melakukan penataan tenaga kerja asing (TKA) bertujuan untuk memperlancar arus investasi agar arus ekonomi bergerak lebih cepat dan penciptaan lapangan kerja lebih luas.

    Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena penataan perizinan TKA juga tidak berarti membebaskan semua TKA masuk ke Indonesia, melainkan menata agar prosedur perizinan itu lebih sederhana, cepat dan akuntabel.

    "Menata tidak berarti membebaskan tetapi lebih kepada memberi kemudahan agar izin lebih sederhana, cepat, dan akuntabel”, kata Hanif dalam keterangan rilis perjanjian kerjasama Regional Consultation on Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea antara Kemenaker dan International Labour Organization (ILO) di Denpasar, Selasa (27/3).

    Hanif menjelaskan penataan dilakukan untuk semua perizinan terkait investasi secara terintegrasi baik di pusat maupun daerah melalui sistem single submission.

    Menurutnya sampai saat ini banyak investasi yang mau masuk ke Indonesia namun terhambat karena perizinan yang bertele-tele.

    Dia berharap dengan sistem single submission, kemudahan berusaha dan berinvestasi akan tercipta dan pada gilirannya akan mempercepat penciptaan lapangan kerja.


    Indonesia, kata Hanif, memerlukan banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk penciptaan lapangan kerja yang diperuntukkan bagi rakyat dan bukan orang lain.

    "Penggunaan TKA tentu hanya sesuai kebutuhan dan tetap harus memenuhi kualifikasi. Pekerja kasar yang sejak awal dilarang masuk ya akan tetap dilarang. Jadi, tolong jangan disalahpahami," jelasnya.


    Pemerintah, menurut Hanif, terus menggenjot peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama untuk mengisi jabatan di level-menengah atas yang masih kekurangan.

    Untuk di level bawah yang terjadi justru kelebihan tenaga kerja (over supply). Kelompok ini, kata Hanif, perlu diberi kesempatan untuk dapat meningkatkan skillnya terus menerus dan dapat bekerja terus menerus.

    “Angkatan kerja kita yang 128 jutaan itu masih didominasi oleh lulusan SD-SMP. Kita over supply di level bawah, tapi kekurangan di level menengah atas. Ini yang sedang diatasi oleh pemerintah agar SDM kita bagus, dalam arti kualitasnya baik, jumlahnya relatif memadai dan persebarannya makin merata di seluruh daerah," pungkas Hanif.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT