• Headline

    Stunting Dapat Rugikan Ekonomi Bangsa

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar28 Maret 2018 19:14

    INILAH, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan pengentasan masalah stunting di perdesaan harus diselesaikan secara terintegrasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

    Nila menegaskan, masalah stunting selain tidak bisa dilakukan sendirian juga akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara Indonesia. Oleh karena itu pemenuhan gizi yang seimbang dan pola asuh yang benar harus minimal dua tahun pertama setelah anak lahir.

    Berdasarkan data yang dipegang Kemenkes, daerah yang statusnya sudah darurat stunting yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat (Sulbar) dengan angka mencapai lebih dari 40%. Sedangkan daerah hijau stunting balita yaitu Bali dan Gorontalo.

    "Akibatnya anak-anak ini menjadi tidak pandai, tugas kami adalah melakukan intervensi spesifik. Kami agar ditolong," kata Nila dalam pidatonya pada Stunting Summit 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (28/3).

    Selain itu, lanjut Nila, ada sekitar 1.000 desa yang warganya terkena stunting. Dia berharap Kemendes PDTT dapat membantu intervensi pengentasan hal tersebut melalui kuburan dana desa yang dibagikan setiap tahunnya.

    Hal sederhana yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun jamban-jamban yang layak agar masyarakat terhindar dari infeksi penyakit akibat buruknya fasilitas mandi cuci kakus yang mereka miliki.

    "Salah satu cara yang paling sederhana untuk mencegah terjadinya stunting adalah dengan memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam mulut anak di samping harus memperhatikan kualitas lingkungan tempat tinggal," ujar Nila.

    Di tempat yang sama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan pengentasan stunting di perdesaan harus terintegrasi mulai dari penyediaan makanan bergizi, pembangunan posyandu, poskesdes, polindes, dan MCK. "Semua program itu dapat memanfaatkan dana desa," kata Eko.

    Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah sumber daya manusia besar di dunia, kata Eko, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi negara maju.

    Namun semua potensi itu akan bayar jika masih terkendala dengan masalah susahnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terutama yang berasal di bawah garis kemiskinan.

    "Kita ada potensi stunting dan itu adalah pekerjaan besar yang kalau tidak ditangani maka angkatan kerja kita tidak akan siap menyongsong Indonesia menjadi negara maju. Maka stunting menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Eko.

    Dengan penanganan stunting yang terintegrasi, lanjut Mendes, pihaknya menargetkan bisa menurunkan angka stunting yang saat ini berjumlah 37,2% turun menjadi satu digit atau dibawah 10%.

    Permasalahan stunting, kata Eko, sebagian besar adalah masalah ketidaktahuan, infrastruktur, dan kemiskinan. Tiga hal inilah yang harus dientaskan secara saksama. "Nah ini, kami berupaya agar bisa menurunkan angka stunting bersama-sama," ujarnya.

    Dia yakin persentase stunting semakin menurun jika ditangani secara terintegrasi. Apalagi penurunan angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan yakni 4,5% sementara di kota hanya 4%.

    Eko memberi contoh bagaimana keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdampak pada penanganan stunting di desa itu seperti di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa tersebut berhasil mengelola kolam bekas peninggalan Belanda dan berhasil menghasilkan penghasilan hingga Rp15 miliar per tahun.

    "Di sana tidak ada lagi stunting karena anak-anak dapat susu dan telur gratis. Para lansia juga diperhatikan. Jadi kalau dana desanya dimanfaatkan dengan benar maka berbagai permasalahan di desa dapat teratasi," ujar Eko.[jek]


    TAG :


    Berita TERKAIT