• Pekerja Harus Diupah Adil

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar29 Agustus 2018 20:16

    INILAH, Jakarta " Pemerintah berharap sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan kepada para pekerja benar-benar adil sebab sistem yang berkeadilan diyakini dapat menunjang peningkatan kesejahteraan para pekerja.

    Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta supaya Dewan Pengupahan membahas masalah pengupahan dari perspektif yang lebih komprehensif agar menghasilan sistem pengupahan yang benar-benar adil.

    Menurutnya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi soal sistem pengupahan. Selama ini wacana atau narasi pengupahan di Indonesia lebih banyak menghabiskan energi bicara upah mininum.

    Padahal upah itu bukan semata perkara upah tinggi atau rendah. Tapi terkait dengan daya beli upah masyarakat terkait keadilan bisa diperoleh di semua daerah dan terkait masalah sistem pengupahan yang diterapkan.

    "Ini menjadi tantangan dewan pengupahan ke depan untuk memastikan agar ekosistem pengupahan ini benar-benar bisa baik. Soal upah tidak melulu nominal, apa yang diterima, tapi juga terkait dengan ekosistem secara keseluruhan,“ ujar Hanif di Jakarta, kemarin.

    Terkait batasan puncak upah Hanif menjelaskan, di Belanda, orang diupah senilai Rp30 juta masih mengeluh karena daya beli di Belanda itu sama dengan daya beli masyarakat di Jakarta sebesar Rp3 juta.

    Jika nominalnya saja yang besar tapi daya belinya sama artinya ada banyak faktor termasuk terkait makro ekonomi dianggap mempengaruhi masalah upah.

    “Belum lagi dikaitkan isu produktivitas, belum lagi nanti tantangan baru proses bisnis dunia yang kini berbasis digital," katanya.

    Dengan konsolidasi Dewan Pengupahan ini, Hanif optimistis akan mampu merumuskan konsep sistem pengupahan ideal (berkeadilan dan berdaya saing) dan tercipta persepsi sama tentang sistem pengupahan yang ada sekarang dan arah pengembangannya ke depan.

    “Jangan lelah mencari jalan keluar terobosan untuk memastikan agar iklim ketenagakerjaan kita menjadi lebih baik dan pada akhirnya kesejahteraan pekerja menjadi lebih baik,“ ujar Hanif.

    Sementara itu, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Adriani, konsolidasi digelar untuk menyamakan persepsi dan interpretasi seluruh anggota dewan pengupahan di Indonesia dalam menyikapi dan mengkritisi berbagai permasalahan pengupahan.

    “Selanjutnya hasil dari konsolidasi ini akan direkomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pengupahan,“ kata Adriani.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT