Bima Telusuri Dugaan Pungli Pelayanan Disdukcapil

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Kamis (17/01/2019) siang. Sidak kali ini untuk menindakl

Bima Telusuri Dugaan Pungli Pelayanan Disdukcapil
INILAH, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Kamis (17/01/2019) siang. Sidak kali ini untuk menindaklanjuti keluhan warga soal pelayanan Disdukcapil yang terindikasi terjadi pungutan liar (pungli).
 
Begitu tiba di kantor Disdukcapil, Bima bergerak cepat memasuki kantor. Para pegawai di ruang pelayanan terlihat kebingungan oleh kedatangan orang nomor satu di Kota Bogor itu. Setiap sudut ruangan kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi) tak luput dari pemeriksaan.
 
Bima langsung meminta seluruh pegawai yang sedang bekerja berkumpul di ruang pelayanan. Otomatis pelayanan ditunda sementara.
 
Bima mendapat penjelasan dari pegawai Disdukcapil yang mengaku kekurangan blanko sebanyak 70 ribu keping. Bima pun langsung menelepon Direktur Jenderal Ditjendukcapil Zudan Arif Fakrulloh untuk mempertanyakan ketersediaan blanko. Rupanya blanko yang dibutuhkan Kota Bogor bisa segera diambil.
 
"Jadi saya tegur Didukcapil. Besok langsung diambil semua 70 ribu, selesai masalah blangko. Saya ke sini karena sering dapat keluhan dari warga. Katanya kalau ada yang bayar, pelayanan lebih cepat. Saya ingin pastikan laporan itu," ungkap Bima.
 
Bima mengaku tidak mau lagi mendengar permasalahan dugaan pungli dan kekurangan blanko. Jika hal itu terjadi, dia tak segan merotasi semua pegawai Disdukcapil yang tak mampu bekerja maksimal. 
 
"Kalau ada lagi masalah soal blanko saya akan mutasi besar-besaran karena tidak mampu bekerja," tambahnya.
 
Bima juga menyoroti keluhan masyarakat yang mengadu padanya terkait biaya yang perlu dikeluarkan untuk percepatan pencetakan KTP dengan besaran mencapai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Apalagi dia mendengar kabar bahwa ada oknum yang mengaku sebagai tim suksesnya pada masa Pilwalkot kemarin.
 
"Saya ingin lacak, apakah betul didahulukan karena bayar atau mengaku-ngaku sebagai tim sukses. Saya akan tindak semua. Saya minta lapor ke saya. Indikasinya ada permainan di sini,“ bebernya.
 
Bima tidak mendapatkan adanya oknum calo di Disdukcapil. Kemungkinan ada orang yang mengaku timses untuk menekan pihak Disdukcapil supaya mempercepat pelayanan.
 
"Kemungkinan orang luar menerima uang, kemudian dia menekan pegawai Disdukcapil. Nah pegawai sini tidak terima uang. Saya akan telusuri sampai dapat," pungkasnya.


Editor : inilahkoran