• Kamis, 28 Oktober 2021

Terungkap, Alasan Ahmad Hidayat Tolak Pengosongan Aset PT Tjitajam, Anggap Prosedur Cacat Hukum

- Jumat, 17 September 2021 | 12:58 WIB
Proses eksekusi pengosongan dan penyerahan aset-aset milik PT. Tjitajam di Desa Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor hampir berakhir ricuh. (Reza Zurifwan)
Proses eksekusi pengosongan dan penyerahan aset-aset milik PT. Tjitajam di Desa Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor hampir berakhir ricuh. (Reza Zurifwan)
 
INILAHKORAN, Bojonggede– Rencana eksekusi pengosongan lahan di perumahaan Grand Citayam City dianggap batal. Itu setelah Direktur Utama PT Grand Contruction City atau GCC Ahmad Hidayat Assegaf menegur tim panitera dan juru sita dari Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong karena cacat prosedur hukum. 
 
“Itu prosesnya unik. Kenapa saya katakan unik, karena dalam proses itu tim Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong melakukannya tidak sesuai prosedur hukum. Lebih uniknya lagi, dalam sengkarut PT Tjitajam ini dua kubu yang berseteru memiliki proses incracht dalam objek yang sama. Satu incracht di pengadilan Jakarta Selatan dan Satunya incracht di PN Cibinong,” kata Ahmad kepada wartawan, Jumat 17 September 2021.
 
Ia menerangkan proses eksekusi pengosongan lahan yang dilakukan pengadilan cacat prosedur, karena tim pengadilan melakukan eksekusi tanpa memberitahukan kepada otoritas lainnya seperti Satpol PP, kepolisian, RT dan RW serta Desa. Selain itu, PN Cibinong juga tidak mengindahkan surat dari Kapolda Metro Jaya yang meminta menangguhkan eksekusi pada lahan objek tersebut.
 
 
“Kapolda Metro Jaya padahal sudah berkirim surat ke PN Cibinong nomor B/15041/IX/RES.1.24/2021 Ditreskrimum perihal pemberitahuan status objek penetapan eksekusi, untuk menunda eksekusi yang didasarkan pada putusan 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim karena keterangannya berasal dari perbuatan pidana. Tapi surat resmi itu pun tidak di indahkan oleh PN, entah apa motifnya mereka,” ujar terangnya.
 
Dalam perseteruan kepemilikan aset PT. Tjitajam, Ahmad menuturkan dirinya sudah membeli dua sertifikat lahan yang dikuasai oleh PT. Tjitajam tersebut. Ahmad mengatakan, jika hitung-hitungan hukum sebetulnya dia memiliki kekuatan hukum maksimal karena memiliki sertifikat asli lahan dan juga menguasai lahan sejak belasan tahun lalu.
 
 
“Saya ini membeli sertifikat dari dua kepengerusan PT Tjitajam yang sedang berseteru itu, harusnya pengadilan melihat objek dan prodak hukumnya yang benar. Jangan main eksekusi, nah kemarin itu ane tegor mereka. Mereka menggunakan baju Negara, tapi bersikap seakan seperti mafia. Kacau ini Negara, jika perilaku mafia tanah didukung oleh instansi pemutus keadilan. Apalagi saat ini Presiden sedang gencar menyikat mafia tanah, ini gak sinkron,” tutur Ahmad.
 
Sebelumnya rencana eksekusi aset lahan tersebut sudah jauh hari terdengar yakni pada Maret 2020, karena perseteruan kepemilikan PT Tjitajam sudah incracht dan tertuang dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2682K/PDT/2019. 
 
Namun diketahui, salah satu kepengurusan PT. Tjitajam yang berseteru ternyata melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan berujung pada ancaman pidana dan kini berstatus tersangka di Polda Metro Jaya.
 
Humas Pengadilan Negeri Cibinong, Amran S Herman proses sengketa lahan perumahan GCC merupakan permasalahan hukum perdata yang kedua kubu berproses hingga tingkat kasasi dan memenangkan salah satu pihak. 
 
 
Arman menyebut, proses eksekusi pun dilakukan secara bertahap dan proses yang ditegur oleh pengembang merupakan proses eksekusi ke dua.
 
“Itu kan masalahnya adalah perdata, kedua belah pihak berproses hingga tingkat kasasi dan dimenangkan pihak PT. Titjayam itu. Sengketa ini ada beberapa bidang, tapi proses eksekusinya bertahap dan ini yang kedua. Tiap pelaksanaan, kita eksekusi tiga bidang ke depannya,” sebut Amran.
 
Saat dikonfirmasi perihal cacat prosedur dan melakukan eksekusi tanpa melibatkan pihak kepolisiam dan atau aparat hukum lainnya, ia menuturkan karena pihak Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong sudah melakukan koordinasi itu di pelaksanaan eksekusi yang pertama. 
 
 
“Kami sudah koordinasi di eksekusi pertama, kita juga sudah melakukan rapat dengan semua pihak termasuk tergugat dan penggugat berkali-kali. Adapun mereka membaca atau tidaknya surat pemberitahuan itu, hanya Tuhan yang tau. Yang penting kami selaku pengadilan sudah melakukan secara prosedur,” tuturnya. (Reza Zurifwan)

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Glow Buka Kembali? Bima Arya: Tak Ada, Belum Buka!

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:59 WIB
X