• Minggu, 17 Oktober 2021

PTUN Bandung Panggil Perumdam Tirta Kahuripan Bogor, Ada Apa?

- Kamis, 23 September 2021 | 18:09 WIB
Perumdan Tirta Kahurupan Kabupaten Bogor (INILAH/Reza Zurifwan)
Perumdan Tirta Kahurupan Kabupaten Bogor (INILAH/Reza Zurifwan)

INILAHKORAN, Bandung – Hari ini, Perumdam Tirta Kahuripan selaku tergugat dipanggil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk melaksanakan penetapan No. 28/G/TF/2021/PTUN Bandung.

Selain Perumdam Tirta Kahuripan, PTUN Bandung juga memanggil PT Sentul City Tbk (terguat II intervensi) dan warga Sentul City sebagai penggugat dan penggugat II intervensi. 

Panggilan ini dilayangkan PTUN Bandung, lantaran pihak tergugat belum secara aktif dan sukarela menjalankan penetapan No. 28/G/TF/2021/PTUN Bandung. 

Perumdam Tirta Kahuripan dianggap tidak aktif dan tidak sukarela karena setelah penetapan dikeluarkan majelis hakim PTUN Bandung, warga Sentul City (penggugat) telah meminta kepada badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut melaksanakan penetapan hukum.

Namun sayangnya upaya tersebut tidak direspon secara baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan warga Sentul City seperti menyurati Tirta Kahuripan agar segera melakukan perintah penetapan pengadilan dan mendatangi kantor tergugat untuk meminta melaksanakan penetapan pengadilan berupa penyambungan jaringan air ke masing-masing rumah penggugat.

Dalam perkembangannya, beberapa dari penggugat pernah secara tidak resmi diundang Perumdam Tirta Kahuripan untuk membahas pelaksanaan penetapan.

Namun dalam pertemuan tersebut, kata kuasa hukum penggugat, Alghiffari Aqsa Amar, warga justru diminta berbicara dengan kuasa hukum tergugat dan diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan jika ingin disambung airnya. Surat peryataan tersebut bukan bagian dari syarat maupun standar prosedur berlangganan dengan Tirta Kahuripan.

“Kami warga Sentul City menyatakan menyesalkan sikap dan tindakan Perumdam Tirta Kahuripan yang belum mematuhi dan melaksanakan Penetapan No. 28/G/TF/2021/PTUN Bandung dengan melakukan penyambungan jaringan air ke masing-masing rumah penggugat,” kata Alghiffari, Kamis (23/9).

Tindakan tersebut, sambungnya diduga merupakan sebagai ketidakpatuhan badan publik (BUMD) Kabupaten Bogor kepada badan peradilan dalam hal ini PTUN Bandung. 

Halaman:

Editor: Zulfirman

Tags

Terkini

X