• Kamis, 28 Oktober 2021

Ya Ampun....Defisit APBD Kabupaten Bogor Sampai Rp794 Miliar!

- Senin, 27 September 2021 | 13:46 WIB
Paripurna DPRD Kabupaten Bogor (INILAH/Reza Zurifwan)
Paripurna DPRD Kabupaten Bogor (INILAH/Reza Zurifwan)
INILAHKORAN, Cibinong - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2021 masih defisit sekitar Rp 794 miliar. Karena itu, eksekutif dan legislatif pun melakukan penyesuaian kebijakan maupun program kerja daerah.
 
"APBD Kabupaten Bogor yang awalnya Rp7,2 triliun kini diusulkan menjadi Rp8,9 triliun. Namun karena anggarannya masih defisit sebesar Rp794 miliar akibat terdampak pandemi Covid-19 dan hal lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian, lalu dibahas dan finalmya akan menjadi peraturan daerah (Perda) RAPBD-P," kata Bupati Bogor, Ade Yasin kepada wartawan, Senin.
 
 
Wanita berusia 53 tahun ini menjamin penyesuaian dalam APBD-P ini tidak akan menggeser anggaran untuk penanganan wabah Covid-19, pembayaran BPJS aparatur daerah dan lainnya.
 
 
"Karena terjadi defisit, maka biaya pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas lainnya akan kami kurangi, agar anggaran penanganan wabah Covid-19 dan hal penting lainnya tetap bisa dilaksanakan," terangnya.
 
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan berharap selama 3-4 hari mendatang, defisitnya APBD tahun ini bisa ditemukan solusinya, baik oleh eksekutif maupun legislatif.
 
"Karena situasinya APBD Tahun 2021 ini defisit, maka dibantu pimpinan dan anggota Dewan kami akan menunda anggaran-anggaran yang dianggap bukan prioritas. Kita harus bisa menyesuaikan antara anggaran dengan program kerja yang sebelumnya sudah kita rencanakan," harap Iwan.
 
 
Anggota Fraksi Partai Golkar Ridwan Muhibi berpendapat, dalam penyesuaian RAPBD-P, pihak eksekutif jangan melupakan pemulihan ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19.
 
"Eksekutif kami harap jangan meniadakan anggaran dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, bentuknya bisa pemberian stimulus bantuan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM), penyediaan lapangan kerja, kemudahan izin usaha dan menggiatkan padat karya dalam proyek insfrastruktur," harap Ridwan.
 
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Fathoni menuturkan bahwa dalam pembahasan  RAPBD-P Tahun 2021, badan anggaran (Banggar) dan tim anggaran pendapatan belanja daerah (TAPBD) dalam melakukan penyesuaiannya harus sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 
"Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena dalam penyesuaian RAPBD-P ini, dilakukan dengan cara melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku," tutur Fathoni.
 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli menjelaskan sebelum tanggal 30 September mendatang, RAPBD-P Tahun 2021 ini harus segera ditandatangani, hingga eksekutiff dan legislatif pun kerap melaksanakan rapat hingga malam hari 
 
"Rapat RAPBD-P ini akan kami kebut hingga kadang dilaksanakan hingga malam dan bahkan dilaksanakan di akhir pekan. Hal itu kami lakukan karena deadline draft RAPBD-P diberikan tenggat waktu hingga tanggal 30 September mendatang oleh Pemprov Jawa Barat," jelas Romli. (reza zurifwan)

Editor: Zulfirman

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Glow Buka Kembali? Bima Arya: Tak Ada, Belum Buka!

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:59 WIB
X