• Kamis, 28 Oktober 2021

Longsor di Rumpin, Komisi VII DPR RI Bakal Panggil PT BSM untuk Bertanggung Jawab

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 11:54 WIB
Bencana tanah longsor di Kampung Ciater, Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor. (Reza Zurifwan)
Bencana tanah longsor di Kampung Ciater, Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor. (Reza Zurifwan)
 
INILAHKORAN, Rumpin- Anggota Komisi VII DPR RI Adian Yusak Napitupulu akan memaksa PT Batu Sampurna Makmur untuk segera bertanggung jawab atas bencana tanah longsor di dua Kampung Ciater dan Kampung Cipinang, Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor.
 
Selain memastikan perusahaan tambang  tersebut bertanggung jawab akan rumah warga yang rusak maupun ambruk, ia akan meminta PT BSM untuk memperbaiki jalan desa maupun fasilitas umum lainnya ikut terdampak negatif atas usaha tambang batu andesitnya.
 
"Kalau rumah warga ambruk dan fasilitas masyarakat lainnya mengalami kerusakan akibat usaha tambang, tak ada alasan jika PT BSM tidak segera bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi," kata Adian kepada wartawan, Selasa 12 Oktober 2021.
 
 
Politisi PDI Perjuangan ini juga akan memanggil PT BSM dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Gedung DPR-RI, di DKI Jakarta untuk memberikan keterangan perihal bencana tanah longsor yang terjadi pada awal Bulan Agustus lalu.
 
"Saya tidak hanya menghubungi Direktur Utama PT BSM tetapi bersama Kementerian ESDM, kami akan memanggil mereka ke Gedung DPR-RI. Akan dicek apakah usaha tambang tersebut ada izin dan apakah sesuai prosedur penambangan usaha tambang yang ada di Kabupaten Bogor hingga kedepan tidak ada lagi kejadian serupa," tegasnya.
 
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bogor Nuradi membenarkan bahwa proses relokasi dan ganti rugi belum tuntas, karena masih ada aspirasi warga yang belum disanggupi oleh PT BSM.
 
 
"Sampai saat ini, proses relokasi dan ganti rugi belum selesai, kemarin warga juga ada yang menolak lahan relokasi yang ditawarkan oleh PT. BSM karena alasan kurang strategis atau layak," kata Nuradi.
 
Ia melanjutkan sebelum dibangunkan hunian tetap (Huntap), warga yang rumahnya rusak atau ambruk sudah diungsikan ke rumah kontrakan. Pemkan Bogor sendiri terlibat dalam pembangunan Huntapnya.
 
 
"Anggaran pembangunan Huntap itu dari PT. BSM, kalau teknis pembangunannya itu ditangani oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Bogor," lanjut mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini.*** (Reza Zurifwan)

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Glow Buka Kembali? Bima Arya: Tak Ada, Belum Buka!

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:59 WIB
X