• Selasa, 30 November 2021

Inilah 42 Perda Kota Bogor yang Alami Perubahan dan Penyesuaian

- Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:53 WIB
42 Perda di Kota Bogor akan mengalami perubahan. (Rizki Mauludi)
42 Perda di Kota Bogor akan mengalami perubahan. (Rizki Mauludi)
INILAHKORAN, Bogor - Setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejumlah peraturan daerah (Perda) Kota Bogor yang terkait dengan isi omnibus law akan mengalami perubahan ataupun penyesuaian.
 
Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor mencatat ada 42 perda yang terdampak omnibus law UU Cipta Kerja dan telah menyerahkan data 42 perda tersebut ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Bogor pada Jumat 15 Oktober 2021.
 
Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni mengatakan, jika UU Cipta Kerja telah ditetapkan maka semua perda Kota Bogor yang bersinggungan dengan produk hukum terbaru tersebut tentunya harus ikut menyesuaikan. 
 
 
"Dari saya kalau semua memang terdampak UU omnibus law mau tidak mau kami harus menyesuaikan, walaupun dulu saat pembahasan omnibus law banyak yang tidak setuju, tapi ketika sudah ditetapkan, memang harus mengikuti," ungkap Sri saat dihubungi pada Minggu 17 Oktober 2021 pagi.
 
Sri mengemukakan, banyaknya perda Kota Bogor berjumlah 42 perda yang akan direvisi tidak lantas bisa selesai sebut saja dalam waktu satu tahun anggaran. Oleh karenanya, Bapemperda mengusulkan untuk perda-perda yang diajukan nanti sifatnya serumpun. 
 
"Makanya saya usulkan kalau bisa nanti tema yang serumpun itu dihimpun jadi satu diambil beberapa poin yang memang terkait perubahan tersebut menjadi satu rancangan perda tersendiri," tuturnya.
 
 
Perda-perda yang dimaksud Sri, seperti Perda tentang Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan semua perda berkenaan dengan pajak. Kemudian perda berkaitan dengan retribusi, ada Perda tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
 
"Jadi harapannya ketika pembahasan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2022, SKPD-SKPD sudah mengacu kepada apa yang terdampak itu tadi," terang politisi PKS itu.
 
Ia juga menjelaskan, untuk mekanisme dari DPRD nanti akan ada permintaan masukan-masukan dari seluruh fraksi termasuk komisi. Masukan-masukan tersebut untuk kemudian disinkronkan dengan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Bahwa penyusunan Propemperda untuk 2022 mendatang saat ini sudah mulai berproses.
 
"Kemarin kami sudah bersurat kepada Pemkot Bogor, juga fraksi dan komisi untuk mulai dari sekarang mengusulkan Propemperda 2022," jelasnya.
 
 
Sementara itu, Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Ketua Bapemperda ada 42 perda yang terdampak omnibus law UU Cipta Kerja.
 
"Ya, untuk itu harus disesuaikan. Dari kami sudah diajukan, tinggal nanti menunggu dari DPRD Kota Bogor masukan ataupun ada penambahan Perda yang memang terdampak omnibus law," terangnya.
 
Alma melanjutkan, bahwa untuk menyesuaikan 42 perda itu pihaknya akan bergerak secepatnya, bahkan akan ada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tanggal 20 Oktober hingga 21 Oktober 202 dari pemerintah pusat. Diundang seluruh pimpinan DPRD, pimpinan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
 
 
"Untuk dari DPRD Kota Bogor diwakilkan oleh Ketua Bapemperda, Wali Kota Bogor diwakili oleh Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Untuk beberapa hal yang belum jelas, nanti didiskusikan dalam Rakornas," pungkasnya.***(Rizki Mauludi)
 

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hanura Jabar Dukung Ridwan Kamil Nyapres 2024

Senin, 29 November 2021 | 12:24 WIB

Libur Nataru, Kabupaten Bogor Perketat Arus Wisatawan

Minggu, 28 November 2021 | 16:23 WIB
X