• Selasa, 30 November 2021

KPK Kawal Penyelesaian Sertifikasi Tiga Aset Pemkot Bogor

- Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:35 WIB
 (Istimewa/Rizki Mauludi)
(Istimewa/Rizki Mauludi)
INILAH, Bogor - Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dwi Aprillia Linda Astuti mendorong segera dilakukan penyelesaian terkait masalah sertifikasi atas tiga aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
 
Bahkan untuk hal ini sudah dilakukan rapat koordinasi aset bermasalah dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Kejaksaan, ATR/BPN dan Polres Kota Bogor secara daring pada Jumat 22 Oktober 2021 lalu.
 
"Kami akan berikan waktu sampai dengan akhir tahun ini setidaknya agar tiga aset besar yang sudah kami bahas bersama untuk disertifikasi. Silakan proses tindak lanjut dilaksanakan, termasuk mediasi dengan pihak terkait dan minta legal opinion dari Kejaksaan segera," ungkap Linda kepada wartawan pada Minggu 24 Oktober 2021.
 
 
Linda melanjutkan, sesuai laporan Kepala BKAD Kota Bogor Denny Mulyadi ketiga aset tersebut adalah pertama berupa tanah seluas 12 hektar berlokasi di Kelurahan Kayumanis dengan nilai perolehan sebesar Rp29,2 miliar. Kedua, berupa tanah dan bangunan Ruko sebanyak tiga unit di Pasar Sukasari, tanah tersebut seluas 7.233 meter persegi dan luas bangunan 10.464 meter persegi dengan nilai perolehan sebesar Rp42,1 miliar. 
 
"Dan ketiga, berupa aset ex-Tionghoa berupa rumah tinggal dan tempat parkir seluas 1.540 meter persegi senilai Rp3,8 miliar berlokasi di Jalan Roda Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Kota Bogor Tengah," tambahnya.
 
Masih kata Linda, terkait ketiga aset tersebut, KPK menyarankan Pemkot Bogor untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk mencari kejelasan kepemilikan tanah. Sedangkan untuk tanah yang telah dipasang plang oleh PT Padma, jika memang Pemkot Bogor yakin bukti dokumentasi pengadaan tanah lengkap dan valid, KPK menyarankan pemda untuk segera mencabut plang tersebut dan menggantinya dengan plang milik pemda.
 
 
"Kami perlu kejelasan hukum atas tanah-tanah tersebut. Apabila di kemudian hari terjadi gugat-menggugat, KPK menyarankan pemkot untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan. Mohon untuk juga libatkan lurah dan camat karena seharusnya mereka paham bagaimana plang bisa terpasang di tanah milik pemda. Kami akan bertemu lagi bulan depan untuk update progres permasalahan ini," jelas Linda.
 
Sementara itu, Kepala BKAD Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, terkait aset pertama, tanah itu merupakan hasil pembebasan tahun 2010 dan 2012 dalam rangka menyediakan lahan untuk Tempat Pengolahan Pemerosesan Akhir Sampah (TPPAS). Akan tetapi, karena ada penolakan dari warga, maka rencana pembangunan TPPAS di lokasi tersebut batal dilaksanakan. 
 
"Saat ini, rencananya tanah tersebut akan digunakan untuk lokasi pembangunan IPAL dan lokasi pembangunan Wisma Atlit serta Sarana Olahraga Terpadu, dan sebagian tanah akan terkena pembebasan jalan Tol BORR," tuturnya.
 
Dalam perjalanannya, lanjut Denny, proses pendaftaran sertifikasi sudah dilakukan sejak tahun 2013. Di lokasi tanah, terpasang Plang PT Padma Pratama Indonesia yang mengklaim tanah tersebut berdasarkan SPH yang mereka miliki. Atas saran ATR/BPN saat turun ke lapangan, perlu dilakukan penundaan pengukuran.
 
"Sedangkan terkait aset tanah kedua, Pemkot Bogor memiliki tanah tersebut dengan bukti kepemilikan HPL No 1 Batutulis, 28 Juli 1989, yang kemudian dikerjasamakan dengan PT Hurip Jaya Abadi dan kemudian diterbitkan 2 HGB 299/Batutulis dan 300/Batutulis Tanggal 13 November 1989. Kemudian, pada tahun 1990 HGB 299/Batutulis dipecah menjadi 16 HGB, dari 16 HGB tersebut 3 HGB ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik tanpa adanya pelepasan hak dari pemda Kota Bogor atas nama tiga orang yang berbeda," beber mantan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor ini.
 
 
Denny membeberkan, aset tanah ketiga, Pemkot Bogor mendapatkan tanah dari Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KM.6/2016 dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah. Akan tetapi kondisi di tanah tersebut telah terbit sebanyak 10 SHM.
 
Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Bogor Rahmat menyampaikan, akan mengundang mediasi PT Padma dan Pemkot Bogor paling telat sepekan setelah pertemuan pada Jum'at (22/10/2021).
 
"Karena prosesnya sekarang ada di BPN, izinkan saya berperan dulu memediasi kedua belah pihak dan memberi update pada pertemuan berikutnya. Sementara saya merekomendasikan agar status kepemilikan tanah dan bangunan tiga unit ruko tersebut diturunkan atau bahkan dibatalkan mengingat tidak adanya pelepasan hak dari Pemkot Bogor," terangnya.
 
 
Merespon hal itu, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Yusi D. Diana menyarankan, mengingat hanya sebagian tanah saja yang diakui PT Padma, agar sisanya dapat segera disertifikasi.***(Rizki Mauludi)
 

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hanura Jabar Dukung Ridwan Kamil Nyapres 2024

Senin, 29 November 2021 | 12:24 WIB

Libur Nataru, Kabupaten Bogor Perketat Arus Wisatawan

Minggu, 28 November 2021 | 16:23 WIB
X