• Sabtu, 4 Desember 2021

Redistribusi Tanah ke Petani Penggarap di Bogor Terkendala Kasus BLBI

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:27 WIB
lahan di kabupaten bogor (Reza Zurifwan)
lahan di kabupaten bogor (Reza Zurifwan)
 
INILAHKORAN, Bogor-Proses redistribusi tanah ke masyarakat petani penggarap di Kabupaten Bogor terkendala banyaknya lahan yang masuk dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga dalam status sita Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
 
Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bogor Ade Yasin mengatakan beberapa waktu lalu, jajarannya ingin tanah eks hak guna usaha (HGU) milik obligor penerima likuiditas Bank Indonesia di Kecamatan Jasinga untuk diredistribusikan, namun karena tanah itu sitaan DJKN dalam kasus BLBI, maka Pemkab Bogor dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, akhirnya mengurungkan niat baik tersebut.
 
"Redistribusi tanah di Desa Cikopamnyak maupun Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga terpaksa kami batalkan karena ternyata dalam pengawasan DJKN karena masuk dalam kasus BLBI," kata Ade kepada wartawan, Selasa, (26/10/2021).
 
 
Wanita berusia 53 tahun yang sejak Tahun 2018 lalu menjabat sebagai Bupati Bogor ini menuturkan jajarannya tidak akan meneruskan program redistribusi tanah di dua bidang lahan tersebut, karena tidak ingin bermasalah dengan hukum.
 
"Kami tau ini akan bermasalah dengan hukum apabila ngotot menredrisbusikan tanah untuk para petani penggarap, mungkin kami akan berkonsultasi dengan DJKN, untuk bagaimana baiknya," tuturnya.
 
Ketua Harian Tim GTRA dan sekaligus Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor Sepyo Apchanto menerangkan alasan jajarannya akan menredistribusikan tanah di Desa Cikopamanyak maupun Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga karena sudah banyak masyarakat yang tinggal di dua bidang lahan tersebut.
 
 
"Redistribusi tanah di dua desa di Kecamatan Jasinga ini kami anggap sangat penting dan menjadi prioritas, karena di lokasi banyak masyarakat yang sudah menguasai atau tinggal di lahan tersebut, namun ternyata tanah-tanah tersebut dalam pengawasan DJKN," terang Sepyo.
 
Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Eko Mujiarto menjelaskan selain di Kecamatan Jasinga, di kecamatan lainnya juga ada lahan yang disita atau dalam pengawasan DJKN.
 
"Tim GTRA Kabupaten Bogor tentunya akan mencari solusi terkait permasalahan lahan-lahan yang dalam pengawasan DJKN. Kami akan meminta kepastian hukumnya, apakah boleh di redistribusikan kepada para petani penggarap," jelas Eko. *** (Reza Zurifwan)

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Karena Ini, Petani Coklat Menggugat Sentul City

Rabu, 1 Desember 2021 | 21:30 WIB

Ridwan Kamil Ajak Bupati-Wali Kota Ramah Investasi

Selasa, 30 November 2021 | 22:15 WIB
X