Lahan HGU Kebun Teh yang Diduga Terlantar Ternyata di Cianjur

Rencana pemerintah tidak akan memperpanjang hak guna usaha (HGU) kebun teh di Kawasan Puncak menjadi pertanyaan PT Sumber Sari Bumi Pakuan.

Lahan HGU Kebun Teh yang Diduga Terlantar Ternyata di Cianjur
Rencana pemerintah tidak akan memperpanjang hak guna usaha (HGU) kebun teh di Kawasan Puncak menjadi pertanyaan PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP).

INILAHKORAN, Puncak - Rencana pemerintah tidak akan memperpanjang hak guna usaha (HGU) kebun teh di Kawasan Puncak menjadi pertanyaan PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP).

Pasalnya, akibat pernyataan tersebut, banyak orang yang menghubungi manajemen PT SSBP. Padahal, lahan HGU milik PT SSBP akan habis pada 2025 dan tidak ada lahan yang terlantar.

"Di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor baik itu PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT SSBP masa HGU-nya habis 2025 dan 2033. Lalu, maksud Kementerian ATR/BPN yang mana? Apalagi tidak ada lahan kami yang terlantar atau dijual ke pihak lain," kata Alpata pengelola PT SSBP kepada wartawan, Rabu 17 November 2021.

Baca Juga: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Bidik Kebun Teh Bogor dan Cianjur, Ternyata Ini Rencananya

Ia menerangkan, kalau pun ada lahan HGU yang terlantar dan 'botak' itu ada di Ciseureuh, Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dimana pemilik lahan seluas 132 hektare tersebut milik PT Maskapai Perkebunan Moellia (MPM) Ciseureuh.

"Kalau lahan HGU di Ciseureuh, Cipanas, Kabupaten Cianjur itu sudah terbilang gak ada kebun tehnya. Masa HGUnya juga akan habis pada 2022," terangnya.

Alpata menuturkan, lahan HGU PT SSBP masih ditanami kebun teh. Adapun bangunan itu pabrik dan pemukiman karyawan PT SSBP.

Baca Juga: HGU Kebun Teh di Puncak Habis, Sofyan Djalil Tawarkan ke Jakarta dan Kabupaten Bogor

"Hingga saat ini kami masih menjual daun teh basah, lahan HGU kami masih hijau karena sepanjang lebar itu masih berupa kebun teh dan hanya sedikit lahan yang menjadi pabrik atau gudang dan pemukiman pegawai," tutur Alpata.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil enggan memberikan perpanjangan waktu kepada pengelola HGU di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor dengan alasan pihak ketiga tersebut tidak mengelola kebun teh tersebut dengan baik.

"Karena kebun teh tersebut tidak dikelola dengan baik, maka pemerintah pusat tidak memperpanjang HGUnnya. Kami berencana mengubahnya kembali menjadi hutan dan sudah kami tawarkan ke Pemprov DKI Jakarta," kata Sofyan kepada wartawan akhir pekan kemarin.***(reza zurifwan)


Editor : inilahkoran