• Kamis, 9 Desember 2021

Gabungan Pengusaha Kota Bogor Pertanyakan Distribusi Proyek ABT 2021

- Senin, 22 November 2021 | 21:30 WIB
 pengusaha bidang konstruksi di Kota Bogor mempertanyakan soal Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2021 (Rizki Mauludi)
pengusaha bidang konstruksi di Kota Bogor mempertanyakan soal Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2021 (Rizki Mauludi)
INILAHKORAN, Bogor - Para pengusaha bidang konstruksi di Kota Bogor mempertanyakan soal Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan 2021. Pasalnya, ABT tersebut sampai saat ini belum jelas penyalurannya. 
 
"Saya ketua Asosiasi Jasa Kontruksi (AKSI) Kota Bogor, ingin mempertanyakan ABT karena banyak dari kami para ketua asosiasi itu meradang. Karena sudah waktunya pada saat deadline ini di akhir bulan November tidak tahu ABT-nya sejauh mana," ungkap Ketua AKSI Deni Andriyanto di bilangan Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Utara pada Senin (22/11/2021) sore.
 
Deni melanjutkan, pihaknya mempertanyakan penyaluran ABT tersebut terutama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor. Sebab dua instansi ini disebut memiliki alokasi ABT cukup jumbo.
 
 
"DPUPR dan Dinas Perumkim yang kami dapat informasi itu cukup banyak ABT di Kota Bogor, tapi sampai hari ini kita tidak tahu, ini kemana. Terus terang dari paket-paket yang lelang pun kami banyak yang tidak tersosialisasi, tidak kebagian dengan pengusaha-pengusaha yang ada," terangnya.
 
"Jadi yang kami pertanyakan ini sekarang anggaran (ABT) ini kemana, baik dari dinas terkait maupun dari para dewan," tambah Deni.
 
Ditempat yang sama, Ketua Gapeksindo Kota Bogor, Dida Wahyudi mengatakan, bahwa para pengusaha yang tergabung Forum Komunikasi Usaha Jasa Kontruksi (Forkopjakon) yang terdiri 230 badan usaha ini merasakan sampai saat ini ketidakjelasan informasi soal ABT.
 
 
"Tapi kami merasa katakanlah sampai sejauh ini informasi untuk ABT ini tidak jelas, gelap atau abu abu, kemana itu larinya barang. Jadi kami mempertanyakan itu dan mendorong supaya memang katakanlah yang menjadi paket-paket ini harusnya disalurkan kepada pengusaha-pengusaha lokal, kearifan lokal dijalankan, karena pemberdayaan kami sebagai ketua juga untuk anggotanya harus ada," tegasnya. 
 
Selain ABT, Dida juga menyinggung soal kegiatan reguler yang masih dipertanyakan pihaknya. Sebab, pihaknya merasa keseimbangan profesional memang jauh dari harapan kami, apalagi dalam forum ini tergabung 12 asosiasi, di antaranya Gapensi, Gapeksindo, AKSI, Garansi, Askindo, Gapeknas, Aspeksindo. 
 
"Kebetulan kami mewakili asosiasi juga mewakili forum mempertanyakan masalah ABT ini, jadi kami ingin ada perubahan yang sifatnya memang harusnya paket-paket ini distribusikan ke kita yang notabene adalah para pengusaha. Tolong ini diperhatikan oleh pihak-pihak terkait misalnya dewan ataupun dinas-dinas yang ada di situ regulasinya berjalan," jelasnya.
 
 
Senada dengan Dida, Ketua Gapensi Kota Bogor Irwan M. Nur menyatakan, di Gapendi bergabung 123 badan usaha aktif yang memang akhir-akhir ini sedang agak resah mempertanyakan informasi ABT. 
 
"Sebagaimana diketahui ABT banyak pada aspirasi dewan. Itu yang dipertanyakan ke dewan, juga akhirnya ke dinas terkait dan Kadin sebagai induk organisasi kami," ujarnya
 
Irwan lanjut mengemukakan ada beberapa hal hasil diskusi bersama asosiasi, salah satunya alokasi ABT bisa menjadi bagian dari para pengusaha di Kota Bogor
 
 
"Mudah-mudahan kedepannya ABT bisa menjadi bagian dari kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Mudah-mudahan kegundahan kami tentang ABT di akhir 2021 ini segera didistribusikan kepada kami betul-betul pelaksana di lapangan," pungkasnya.*** (rizki mauludi)
 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X