• Sabtu, 27 November 2021

DPRD Kota Bogor Belum Sepakati Program Prioritas RAPBD 2022

- Kamis, 25 November 2021 | 14:45 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (Rizki Mauludi)
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (Rizki Mauludi)

INILAHKORAN, Bogor - Banggar DPRD Kota Bogor belum menyepakati RAPBD 2022 perihal program prioritas yang akan dituangkan, termasuk besaran anggaran alokasi untuk program-program tersebut.

Bahkan, rapat pembahasan RAPBD 2022 Kota Bogor antara Banggar DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor berjalan alot pada Senin 22 November 2021.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, belum adanya kesepakatan atas seluruh postur RAPBD 2022 sehingga dilakukan rapat penajaman rasionalisasi, Kamis 25 November 2021 ini.

Baca Juga: Komisi II DPRD Kota Bogor: Calon Bos PDJT Transpakuan Tidak Kompeten Semua

"Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah. Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” jelas Atang di lobby gedung DPRD Kota Bogor, Kamis 25 November 2021.

Atang melanjutkan, salah satu program prioritas yang diusulkan dikurangi TAPD yakni terkait jumlah bantuan RTLH. Dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima.

"Ya, salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda," terangnya.

Baca Juga: Pansus DPRD Kota Bogor Desak Wali Kota Bima Arya Terbitkan Perwali P4S

Atang memaparkan, selain RTLH, dalam kesimpulan rapat meminta kepada TAPD agar beberapa program prioritas tidak di rasionalisasi. Seperti penyelesaian Masjid Agung, pembangunan sekolah baru tingkat SD dan SMP, rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan Covid-19, honor guru ngaji, dan dana fasilitasi disabilitas.

"Pembangunan fisik juga jalan Indobaso, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah harus diutamakan dan tidak dipangkas," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1.000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.

Baca Juga: APBD 2022, Komisi I DPRD Kota Bogor Dorong Anggaran Rp300 Miliar untuk 6 Kecamatan

"Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH," tegas Eka.

Sedangkan, Anggota Banggar DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin juga menyoal pos anggaran yang tertuang didalam APBD 2022. Dimana masih adanya prioritas anggaran untuk pembangunan pedestarian yang mencapai puluhan miliar.

"Saya tidak menanyakan pedestarian mana dan nilainya berapa. Tapi ketika Pemkot Bogor memasukan pos anggaran pedestarian didalam skala prioritas membuat saya prihatin. Karena lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk membangun kantor kelurahan yang diketahui masih ada yang ngontrak," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Duh...13 Kios IPB Dramaga Hangus Dilalap Api

Senin, 22 November 2021 | 10:50 WIB
X