• Selasa, 17 Mei 2022

Kok Bisa Sentul City Punya Lahan 2.000 Hektare? Anggota Komisi I Eni Sumarni Tuding Pemerintah Tak Tegas

- Rabu, 5 Januari 2022 | 16:43 WIB
Sengketa lahan antara Sentul City dengan masyarakat mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Eni Sumarni. (Reza Zurifwan)
Sengketa lahan antara Sentul City dengan masyarakat mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Eni Sumarni. (Reza Zurifwan)

INILAHKORAN, Bandung- Kisruh sengketa lahan antara Sentul City dengan masyarakat jadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Eni Sumarni.

Yang paling disoroti Eni Sumarni, adalah lahan milik Sentul City yang mencapai 2.000 hektare.

Padahal, menurut Eni Sumarni, batas penguasaan lahan dalam satu provinsi hanyalah 400 hektare.

Baca Juga: Cek Dashboard Akun Masing-masing! Jadwal Pencairan Insentif Kartu Prakerja Terbaru Tahun 2022

"Akibat tidak tegasnya pemerintah pusat  dalam menerapkan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 22 Tahun 1999 tentang batas kepemilikan lahan oleh satu perusahaan dan tidak akan diperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) apabila lahannya tidak dikuasai, berimbas kepada somasi yang singkat dan penggusuran hingga menjadi perhatian kami," kata Eni kepada InilahKoran, Rabu 5 Januari 2022.

Eni Sumarni bertemu dengan bertemu Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Ruang Rapat 1 Setda Kabupaten Bogor, untuk membahas kisruh sengketa kepemilikan lahan di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang antara PT Sentul City Tbk dengan masyarakat.

Baca Juga: Kepindahan Indra Mustafa dari Persib ke Borneo FC Bermasalah, Begini Kata Teddy Tjahjono

Seperti diketahui, sengketa kepemilikan lahan di Desa Bojong Koneng itu sempat berujung kisruh.
 
Bahkan, Polres Bogor menetapkan tersangka atas perusakan Kantor Desa Bojong Koneng beberapa waktu lalu.
 
Insiden-insiden itu dianggap Eni sebagai buntut karena pemerintah pusat tidak tegas dalam menerapkan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 22 Tahun 1999.
 
 
Wanita asli Kabupaten Sumedang ini menambahkan selain kepenguasaan lahan oleh PT. Sentul City Tbk yang melebih batas yaitu lebih dari 400 hektare dalam satu provinsi, maka hal itu harus ditindak tegas oleh Kementerian ATR/BPN.
 
"Dalam rapat paripurna 10 Januari nanti, kepenguasaan lahan oleh PT. Sentul City Tbk yang melebih batas yaitu lebih dari 400 hektare dalam satu provinsi tersebut atau tepatnya lebih 2.000 hektare dari dan perpanjangan sertifikat HGBnya pada Tahun 2015 lalu juga akan kami pertanyakan kepada  Kementerian ATR/BPN. Kedepan, sesuai langkah Pemkab Bogor, kami meminta PT. Sentul City Tbk tidak asal main somasi dan gusur, agar suasanan Kabupaten Bogor berlangsung kondusif," tambahnya.
 
 
Sementara itu, Iwan Setiawan menjelaskan bahwa dalam upaya perpanjangan sertifikat HGB, dipersayaratkan atau diklausulkan PT. Sentul City Tbk harus menguasai lahannya terlebih dahulu.
 
Jikalau ada masalah, maka pihak PT. Sentul City Tbk tersebut harymus mengedepankan musyawarah dan mufakat.
 
 
"Bagi masyarakat ada yang didzolimi atau terintimidasu dan ketidak adilan maka kami pun harus hadir ditengah masyarakat, sampai detik ini, kami kecewa karena penggusuran yang dilakukan oleh PT. Sentul City Tbk masih tetap berlangsung. Kami juga mempertanyakan, kenapa pemerintah pusat memperbolehkan PT. Sentul City Tbk menguasai lahan lebih dari 400 hektare sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku," jelas Iwan.*** (Reza Zurifwan)
 
 

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X