• Senin, 23 Mei 2022

Belajar dari Proyek Mangkrak, Wabup Bogor Minta Ini ke SKPD

- Selasa, 18 Januari 2022 | 14:55 WIB
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan (Reza Zurifwan)
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan (Reza Zurifwan)
 
INILAHKORAN, Bogor-Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta mangkrak atau meluncurnya sejumlah proyek pembangunan insfrastruktur di Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesehatan, Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2021 menjadi pembelajaran.
 
Mulai dari tahun ini dan selanjutnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipinta kerja tim dan menanggalkan ego sektoral hingga dalam pelaksanaan proyek pembangunan insfrastruktur, tidak ada lagi kendala teknis hingga mempengaruhi waktu dan progres pekerjaan penyedia jasa.
 
"Evaluasi dari  sejumlah proyek pembangunan insfrastruktur yang mangkrak atau meluncur, maka saya meminta perencanaan pembangunan dilakukan secara terintegrasi hingga tidak ada lagi masalah atau kendala akses jalan atau mobilisasi barang material bangunan seperti Tahun 2021 lalu," kata Iwan kepada wartawan, Selasa, (18/01/2022).
 
 
Politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan bahwa lahan bakal proyek pembangunan insfrastruktur juga harus clear and clean, sebelum proyek tersebut di lelang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 
"Lahan bakal proyek pembangunan insfrastruktur harus clear and clean, SKPD terkait harus memastikan hal itu. Saya minta tanggalkan ego sektoral dan bekerjalah sebagai super tim," tambahnya.
 
Dalam kesempatan ini, Iwan juga menyoroti banyaknya program pembuatan detail engineering design (DED), padahal, lahan bakal calon lokasi proyek pembangunan belum ditentukan.
 
 
"Kita bukan pabrik DED, belum ada calon lahan proyek pembangunan insfrastrukturnya kok mau dibuat DED. Tunjuk dan adakan dulu calon lokasinya," tegas Iwan.
 
Menyikapi proyek pembangunan insfrastuktur di Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olahraga yang mangkrak, ia meminta perusahaan penyedia jasa dan pemiliknya diblack list.
 
"Tahun lalu, pemilik perusahaan penyedia jasa yang diblack list pada tahun 2020 kembali mendapatkan proyek di Tahun 2021 melalui perusahaan lainnya. Harusnya,  pemiliknya penyedia jasa juga diidentifikasi oleh internal SKPD hingga ia tidak lagi mendapatkan proyek karena sebelumnya wanprestasi," jelasnya. (Reza Zurifwan)***

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X