• Jumat, 27 Mei 2022

Pemkab Bogor Surati Jokowi Huntap Perkendala Ganti Rugi Pohon Sawit

- Rabu, 19 Januari 2022 | 11:31 WIB
Pembangunan 500 Hunian Tetap Kabupaten Bogor terkandala ganti rugi lahan pohon sawit (Reza Zurifwan)
Pembangunan 500 Hunian Tetap Kabupaten Bogor terkandala ganti rugi lahan pohon sawit (Reza Zurifwan)
 
 
INILAHKORAN, Sukajaya-Pembangunan 500 unit hunian tetap (Huntap) pada tahun anggaran (TA) 2022 di Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg,  Cigudeg, Kabupaten Bogor oleh badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dan Pemkab Bogor.
 
Hal itu disebabkan terkendala permintaan ganti rugi pohon sawit yang diajukan PT. Perkebunan Nusantara VIII.
 
Akibatnya, pembangunan 500 Huntap diatas lahan seluas 30 hektare tersebut bisa dilanjutkan kembali di Tahun 2023 mendatang, karena Pemkab Bogor belum menganggarkan ganti rugi pohon sawit sesuai pengajuan PT. Perkebunan Nusantara VIII.
 
 
"Kita belum siap anggarannya, hingga Ibu Bupati mengirimkan surat perihal keberatan memberikan ganti rugi pohon sawit ke Presiden Joko Widodo. Kalau Pemkab Bogor diharuskan membayar ganirugi tersebut, maka kemungkinan pembangunan 500 unit Huntap lagi di Kecamatan Cigudeg bisa dilanjutkan pada Tahun 2023 mendatang," kata Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Lestya Irmawati kepada wartawan, Rabu, (19/01/2022).
 
Mantan Kabid Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang ii mengharapkan bahwa Pemkab Bogior berharap surat ke Presiden Joko Widodo segera mendapatkan balasan.
 
"Proses penebangan pohon, cut and fill, pembangunan Huntap dan prasarana sarana utilitasnya kan butuh waktu yang tidak sebentar, makanya kita berharap segera mendapatkan balasan kepastian dari Presiden Joko Widodo," harapnya.
 
 
Irma sapaan akrabnya menuturkan,bahwa nilai gani rugi pohon sawit setara dengan pembelian lahan dan baru kali ini, PT. Perkebunan Nusantar VIII mengajukan permohonan ganti rugi.
 
"Tahun 2021 lalu ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) membangunkan Huntap untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya dan Cigudeg yang terjadi padaawal Tahun 2020, tidak ada ganti rugi pohon sawit hingga kamu kaget ketika PT. Perkebunan Nusantar VIII mengajukan permohonan ganti rugi," tutur Irma.
 
Diwawancarai terpisah, pangliam Kodam III Siliwangi Mayjend (TNI AD) Agus Subiyanto mengakui pembangunan 500 unit Huntap terkendala pengajuan ganti rugipohon sawit. Ia pun meminta agar segera ada solusi, hingga prajurit Kodam III Siliwingi kembali menyumbangkan tenaganya untuk proses land clearing seperti tahun-tahun sebelumnya.
 
 
"Anggaran pembangunan Huntap sudah ada di BNPB dan Pemkab Bogor, hingga kami berharap agar segera ada solusi dari kendala diatas dan lekas dibangun Huntapnya," ucap Mayjend (TNI AD) Agus.
 
Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan bahwa pada Tahun 2021 lalu, bersama KemenPU-PR, sudah membangun total 563 Huntap baik itu di Desa Urug, Kecamatan Sukaya maupun Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg.
 
"Kalau 500 unit Huntap terbangun di tahun ini di Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, maka sudah lebih dari 1.000 unit Huntap yang dibangun pemerintah untuk pengungsi atau korban bencana alam di Tahun 2020 lalu. Semoga proses land clearing kebun sawitnya bisa lancar," jelas Ade. (Reza Zurifwan)***
 
 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pasar HewanJonggol Lockdown, Ini Penyabnya

Rabu, 25 Mei 2022 | 18:53 WIB

Bapenda Genjot Pendapatan dari PBB-P2

Selasa, 24 Mei 2022 | 21:10 WIB
X