• Selasa, 5 Juli 2022

Warga Margajaya Ngeluh ke DPRD Kota Bogor Soal Penyaluran BPNT

- Kamis, 10 Maret 2022 | 08:15 WIB
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menerima pengaduan dari masyarakat perihal proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bogor (Rizki Mauludi)
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menerima pengaduan dari masyarakat perihal proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bogor (Rizki Mauludi)
INILAHKORAN, Bogor - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menerima pengaduan dari masyarakat perihal proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bogor.
 
Pengaduan tersebut datang dari warga Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat. Dalam keluhan warga tersebut, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharuskan membeli beras dan bahan pokok lainnya didepan kelurahan.
 
"Dalam aduan yang masuk kepada saya, warga meminta tolong untuk dikawal penyaluran BPNT. Di kelurahan Margajaya, yang dapat bantuan Rp600rb, harus beli beras dan lain-lain di depan kelurahannya. Sementara di kelurahan sebelah yaitu Balumbang Jaya, tidak ada yang seperti itu," ungkap Karnain kepada INILAH pada Kamis (10/3/2022) pagi.
 
 
Karnain melanjutkan, warga yang mengadujuga menyatakan, bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menjelekan pihak kelurahan Margajaya, tetapi itu yang terjadi di lapangan.
 
"Warga bukan menjelekan kelurahan Margajaya, tapi itu yang terjadi di lapangan. Walaupun sifatnya tidak memaksa, tapi warga merasa keberatan, yang pada akhirnya mau tidak mau membeli juga. Warga yang mengadukan itu juga meminta maaf, karena hanya menyampaikan keluhan saja," tambahnya.
 
Karnain juga menuturkan, sebelumnya pihaknya juga mendapatkan aduan dari masyarakat, terdapat paksaan kepada para penerima manfaat untuk membelanjakan uang bantuan tersebut di lokasi pembagian sebesar Rp200 ribu. Keadaan ini tentunya telah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang dijelaskan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor saat rapat kerja dengan komisi IV beberapa waktu lalu.
 
 
"Penjelasan Dinsos di Raker Komisi IV pekan lalu, Pemkot atau Pemkab hanya melaksanakan penugasan bahwa penyaluran BPNT disalurkan secara tunai melalui kantor pos, di kelurahan oleh petugas kantor pos," tuturnya.
 
Karnain memaparkan, selanjutnya kewajiban Pemkot Bogor mengedukasi KPM untuk membelanjakan dana tunai sesuai peruntukannya yaitu, belanja bahan pangan pokok. 
 
"Belanjanya bisa di e-warung terdekat, pasar tradisional atau tempat belanja lainnya yang bisa diakses masyarakat. Tidak ada kewajiban untuk belanja di satu titik yang ditentukan," tambah Karnain.
 
Karnain menjelaskan, dengan adanya kejadian yang terjadi saat ini, ia meminta pihak kecamatan dan kelurahan yang memiliki KPM untuk mengawal proses penyalurannya. Sebab, apa yang terjadi saat ini jelas merupakan suatu kesalahan sistem penyaluran dan tidak boleh dibiarkan.
 
 
"Sudah seharusnya komitmen dan arahan Pemkot melalui camat dan lurah ini secara konsekuen dilaksankaan di lapangan. Jika tidak dilaksankana secara konsekuen akan berdampak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, harusnya ada kebersamaan menjaga kondusifitas di tengah masyarakat," jelas politisi PKS ini.
 
Karnain juga mengatakan, sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi IV dengan Dinsos Kota Bogor, diketahui penyaluran BPNT berubah di tahun 2022 ini. Hal ini diakibatkan adanya vendor yang sudah menyiapkan bahan pangan untuk penyaluran di Januari, Februari dan Maret, mengalami kerugian karena tidak bisa menyalurkan bahan pangan tersebut.
 
 
"Ya, ini secara teknis juga mengalami kendala karena baru dilaksanakan pada hari Minggu (20/2/2022) dan kedua, dari 51 ribu penerima manfaat, ini baru 24 ribu yang disalurkan pada Februari ini. Sementara untuk April belum ada mekanismenya," pungkasnya.***
 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkot Dukung Festival Radio Bogor 2022

Senin, 4 Juli 2022 | 21:20 WIB
X