Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor Tolak Penyertaan Modal untuk Trans Pakuan

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan, pihaknya konsisten menolak penyertaan modal untuk Trans Pakuan.

Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor Tolak Penyertaan Modal untuk Trans Pakuan
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menolak penyertaan modal untuk Trans Pakuan.

 

INILAHKORAN, Bogor - Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan, pihaknya konsisten menolak penyertaan modal untuk Trans Pakuan.

Atty menyatakan, alur penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp5,5 miliar yang ditujukan untuk penyehatan perusahaan disinyalir gagal total. Terlebih, Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor menilai perusahaan transportasi Trans Pakuan itu tidak memiliki aset yang bisa disebut sehat.

"Perda pendirian suatu perusahaan daerah itu wajib memberi konstribusi PAD (pendapatan asli daerah) bagi Kota Bogor. Bukan malah sebaliknya, PMP yang bersumber dari APBD dimana dihasilkan dari uang pajak dan keringat rakyat menguap tanpa alur yang jelas," ungkap Atty di ruangan Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor, Rabu 16 Maret 2022.

Baca Juga: PDJT Berganti Jadi Perumda Trans Pakuan, PRnya Harus Benahi Internal Perusahaan

Menurutnya, seharusnya APBD bisa dirasakan rakyat langsung dalam tiga hak dasar rakyat dan pembangunan dipinggiran berbasis RT/RW dan di tingkat kelurahan. Seperti yang diamanahkan dalam regulasi yakni 5 persen dari APBD peruntukan untuk pembangunan sarpras di 68 kelurahan.

Ceu Atty menjelaskan, Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor akan berjuang sesuai harapan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan di wilayah. Antara lain adanya 68 unit ambulans di Kota Bogor berbasis kelurahan, TPU bagi wilayah yang membutuhkan, pembangunan gedung sekolah SD dan SMP.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor Ence Setiawan mengatakan anggota fraksinya tak ada satupun menghadiri rapat paripurna pengesahan Perda Trans Pakuan. Hal itu dilakukan lantaran Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor berpendapat, sebelum disahkan PDJT harus menyelesaikan permasalahan sebelumnya. (Rizki Mauludi)

 


Editor : inilahkoran