• Jumat, 1 Juli 2022

Geledah Pendopo Bupati Ade Yasin dan DPUPR, KPK Amankan Beberapa Dokumen

- Kamis, 28 April 2022 | 16:57 WIB
pemnyidik KPK keluar dari ruangan DPUPR Kabupaten Bogor usah melakukan penggeldahan terkait OTT dua pejabat mereka dengan Bupati Bogor Ade Yasin. (Reza Zurifwan)
pemnyidik KPK keluar dari ruangan DPUPR Kabupaten Bogor usah melakukan penggeldahan terkait OTT dua pejabat mereka dengan Bupati Bogor Ade Yasin. (Reza Zurifwan)

 

INILAHKORAN, Bogor- Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) dan Pendopo Bupati Bogor  Ade Yasin di Cibinong, Kamis sore, (29/04/2022).

Kedatangan petugas KPK sebagai tindak lanjut usai menggelar OTT terhadap Ade Yasin. Mereka  datang dengan menggunakan tiga unit mobil SUV warna hitam, titik pertama ialah Kantor DPU-PR.

Usai melakukan penggeledahan, para penyidik KPK keluar dengan membawa beberapa koper dan dus diduga berisi dokumen yang berkaitan dengan penyidikan perkara OTT Ade Yasin tersebut.

Baca Juga: Ade yasin Ditetapkan Tersangka, DPW PPP Jawa Barat Langsung Ajukan Pergantian Ketua

Kedatangan penyidik KPK tersebut karena dua pejabat DPU-PR yaitu MA selaku Sekretaris dan RT selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan penyuapan auditor BPK Perwakikan Jawa Barat.

Sementara, Pendopo Bupati Bogor juga digeledah karena Bupati Bogor non aktif Ade Yasin turut menjadi tersangka atas kasus yang sama.

Selain itu, KPK juga dikabarkan akan menggeledah Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), karena Kasubid Keuangan BPKAD yaitu IA turut juga menjadi tersangka, empat orang tersangka tersebut sejak Rabu kemarin ditahan selama 20 hari oleh KPK.

Baca Juga: Suap Bupati Bogor Ade Yasin ke Auditor BPK, KPK Sita Rp1 Miliar Lebih

Selaku pemberi suap, para tersangka dari pihak Pemkab Bogor yaitu AY, MA, RT dan IA  akan dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a, atau b atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). (Reza Zurifwan)

Halaman:

Editor: Ahmad Sayuti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X