Penerima SHM Redistribusi Lahan Eks HGU di Jasinga Bogor Resah

Amirullah resah. Salah satu penerima SHM redistribusi lahan eks HGU di Jasinga Kabupaten Bogor itu curiga sertifikatnya diduga palsu.

Penerima SHM Redistribusi Lahan Eks HGU di Jasinga Bogor Resah
Penerima SHM redistribusi lahan eks HGU di Jasinga Kabupaten Bogor kini resah. Sebab, mereka curiga sertifikatnya diduga palsu.

INILAHKORAN, Bogor - Amirullah resah. Salah satu penerima SHM redistribusi lahan eks HGU di Jasinga Kabupaten Bogor itu curiga sertifikatnya diduga palsu.

Amirullah mempertanyakan program redistribusi lahan eks hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang digagas Presiden Joko Widodo. Dia salah satu penerima SHM redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles di Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga Kabupaten Bogor.

Dia mengatakan, di lokasi sertifikat hak milik (SHM) redistribusi lahan itu dipasangi plang sita. pasalnya, pemilik awal lahan tersebut terkena dugaan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Baca Juga: Kantongi Beberapa Nama, Polisi Langsung Buru Pelaku Pembunuhan Wiwin Setiani di Gunung Bentang Padalarang

Para penerima redistribusi lahan, pengurus gabungan kelompok tani (Gapoktan) Mekarsari, dan pejabat Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor diakuniya telah dipanggil Bareskrim Mabes Polri.

"Para penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles resah, karena SHM dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor dikatakan palsu atau tidak sah. Jelas, kami mempertanyakan program redistribusi lahan eks HGU dan HGB Presiden Joko Widodo, apalagi yang menyerahkan langsung sertifikat tersebut bapak Presiden," kata Amirullah kepada wartawan, Minggu 8 Mei 2022.

Amirullah menyangsikan lahan eks HGU seluas lebih dari 500 hektare tersebut, tersangkut dugaan kasus BLBI. Hal itu karena surat pernyataan lunas piutang ke negara.

Baca Juga: Geger, Warga Padalarang KBB Temukan Perempuan Bersimbah Darah di Depan Rumahnya

"Surat pernyataan piutang negara yang telah lunas diterbitkan oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta pada 1 Mei Tahun 2009, dimana surat tersebut ditujukan ke AJ dan JSJ. Kami pun mempertanyakan, kenapa Satgas BLBI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memasang plang tersebut di lahan kami," tutur Amirullah.

Apabila SHM yang diterbitkan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor benar palsu atau tidak sah, ia bersama penerima redistribusi lahan eks HGU lainnya tersebut akan menyerahkan kembali ke Presiden Joko Widodo.

"Apabila benar SHM kami palsu, kami siap menyerahkan kembali sertifikat tersebut langsung ke Presiden Jokowi. Kami juga mempertanyakan apakah program redistribusi lahan tersebut juga palsu," tukasnya.

Baca Juga: Babak Baru Banjir Bandang Citengah, Polisi Selidiki Dugaan Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor Sepyo Achanto ketika dihubungi Inilah Koran belum berkomentar terkait keresahan para penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles di Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga.

Dia pun belum dimintai tanggapan terkait pemanggilan jajarannya oleh Bareskrim Mabes Polri. (Reza Zurifwan)


Editor : inilahkoran