• Selasa, 5 Juli 2022

Iwan Setiawan Bupati Bogor Tunggu Kasus Ade Yasin Tuntas di Pengadilan

- Selasa, 10 Mei 2022 | 19:20 WIB
Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin (Reza Zurifwan)
Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin (Reza Zurifwan)
 
 
INILAHKORAN, Bogor-Ketua Jampe Jokowi Ali Tauvan Vijaya menyatakan penetapan Iwan Setiwan sebagai Bupati Bogor defenitif butuh keputusan hukum yang tetap atau incracht Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Bandung terhadap tersangka Bupati Bogor non aktif Ade Yasin.
 
Hal itu ungkap Ali Tauvan Vinaya ,  berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
 
"Jika Kepala Daerah dan/Wakilnya Berhenti dari Jabatannya soal berhentinya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yaitu jika berhalangan tetap, meninggal dunia, atau tersangkut kasus korupsi seperti saat ini, sesuai Pasal 78 jo. Pasal 76 ayat (1) UU 23/2014 maka harus ada keputusan Pengadilan Tipikor Bandung yang nerkekuatan hukum tetap ( Incracht ) atas tersangka Bupati Bogor non aktif Ade Yasin," kata Ali Tauvan Vinaya kepada wartawan, Selasa, (10/05/2022). 
 
 
Ia menambahkan walaupun wilayah Kabupaten Bogor yang sangar luas, jumlah penduduk yang sangat banyak dan tugas yang sangat begitu beratnya, tidak bisa menjadi alasan agar Iwan Setiawan naik statusnua dari Plt ke defenitif Bupati Bogor.
 
"Walaupun dengan berbagai alasan, termasuk juga kendala kewenangan seorang Plt Bupati Bogor.  Tidak lantas menjadi alasan untuk mendorong percepatan Plt Bupati menjadi Bupati depinitif Bupati Bogor. Karena bagaimanapun harus ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum teta yang bisa dijadikan dasar oleh Gubernur Jawa Barat, agar DPRD melakukan rapat paripurna untuk mengangkat Plt Bupati menjadi definitif Bupati Bogor," tambahnya.
 
Ali Tauvan Vinaya menuturkan terkait  kasus dugaan penyuapan dari pihak pejabat Pemkab Bogor terhadap auditor badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, ia berharap semua pihak bisa menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
 
 
"Saat ini proses hukum sedang berjalan dan kita akan lihat bagaimana fakta-fakta di meja persidangan nantinya, karena tidak menutup kemungkinan huga akan ada tersangka-tersangka baru dari hasil pengembangan penyelidikan yag di lakukan oleh KPK," tutur Ali Tauvan Vinaya.
 
Kepada aparat hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan, ia meminta untuk mendalami kasus-kasus yang lain seperti penyaluran dana hibah tahun anggaran 2019 atau Tahun 2020 yang telah menjadi catatan BPK Perwakilan Jawa Barat.
 
"Saya berharap  perkembangan kasus dugaan suap auditor BPK Perwakilan Jawa Barat demi mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) diatas menjadi pintu aparat penegak hukum lainnya untuk menyelidiki catatan atau temuan BPK Perwakilan Jawa Barat tersebut," pintanya.
 
 
Sebelumnya,  Direktur Eksekutif Forum Perencanaan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonomi (Forecast) Kabupaten Bogor  Lulu Azhari Lucky atau Ki Jalu meminta agar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan didefenitifkan menjadi Bupati Bogor, agar roda Pemkab Bogor berjalan maksimal dan juga segera diisi posisi Wakil Bupati Bogor.
 
 
"Saat ini  banyak pekerjaan yang merupakan janji politik Ade Yasin baik yang sudah di anggarkan dan masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dan karena kewenangan jabatan Plt Bupati Bogor terbatas maka saya mendorong agar Iwan Setiawan didefenitifkan sebagai Bupati Bogor dan segera diisi posisi Wakil Bupati (Wabup)," pinta Ki Jalu.
 
Ki Jalu beralasan bahwa jabatan Plt Bupati Bogor tidak bisa merotasi pejabat esselon dua atau kepala dinas, padahal ada beberapa kepala dinas yang ia nilai berkinerja buruk.
 
"Kewenangan Plt Bupati itu pasti terbatas, contoh nyata Plt Bupati itu tidak akan bisa mengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR) yang saat ini kinerjanya buruk, dimana banyak pekerjaan pembangunan insfrastruktut tahun 2021 yang menjadi temuan BPK, dan dijadikannya Ade Yasin sebagai tersangka itu pun dampak hasil kerja DPU-PR yang jelek dan buruk sepanjang sejarah adanya PUPR pasca otonomi daerah. harusnya bukan hanya Sekretaris DPU-PR saja yang di cokok KPK, tetapi juga Kepala DPU-PRnya pun harus ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan suap tersebut," jelas Ki Jalu. (Reza Zurifwan)***

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkot Dukung Festival Radio Bogor 2022

Senin, 4 Juli 2022 | 21:20 WIB
X