Bapenda Genjot Pendapatan dari PBB-P2

 

INILAHKORAN, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menggenjot peneriman pendapatan daerah, salah satunya langkahnya adalah memberikan berbagai stimulus kepada Wajib Pajak (WP) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2022.

 

Diantarnya stimulus itu adalah penghapusan pajak dan pengurangan atau diskon bagi warga yang sudah mendaftar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang secara elektronik (e-SPPT).

 

Diketahui, program tersebut diklaim efektif lantaran selama tiga bulan penerapan relaksasi pajak di Kota Bogor, penerimaan PBB-P2 dari wajib pajak sudah mencapai setengahnya dari target.

 

 

"Target penerimaan PBB-P2 kami tahun 2022 itu Rp145 miliar. Nah tiga bulan berjalan stimulus itu mulai Februari-April sudah Rp70 miliaran lebih. Artinya sudah setengahnya dari target, bisa didapat karena ada relaksasi itu," ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana pada Selasa (24/5/2022).

 

Deni memaparkan, kebijakan relaksasi pengurangan atau diskon pajak PBB dimulai sejak Februari lalu. Saat itu, langsung terjadi lonjakan penerimaan pajak PBB. Penerimaan PBB Kota Bogor pada Januari 2022 mencapai Rp3,6 miliar. 

 

"Memasuki bulan Februari atau pertama kali kebijakan relaksasi dilaunching, penerimaan PBB Kota Bogor langsung melesat ke angka Rp56 miliar pada Februari. Jumlah itu mirip dengan capaian pada Februari 2021 yang mencapai Rp50 miliar, setelah ada relaksasi pajak serupa," tutur Deni.

 

 

"Kemudian pada Maret itu kami dapat Rp18,1 miliar. Jumlah itu hampir sama dengan capaian Maret 2021, waktu juga ada relaksasi," tambahnya.

 

Deni juga memaparkan, pada April 2022, capaian penerimaan PBB Kota Bogor berjumlah Rp5,9 miliar. Sehingga jika ditotal, dalam waktu tiga bulan berjalan stimulus, penerimaan PBB sudah melebihi Rp70 miliar atau setengah dari target 2022. 

 

"Jika dijumlah dengan Januari 2022 atau sebelum launching program relaksasi, capaian penerimaan PBB sudah diatas Rp80 miliar," paparnya.

 

 

"Artinya masyarakat reaktif memanfaatkan program ini. Di satu sisi kita ada keringanan buat wajib pajak. Disisi lain pemkot perlu uang buat APBD. Nah karena program itu kita dapat duitnya itu," pungkasnya.