• Senin, 27 Juni 2022

Daripada Jalan Puncak II, Mulyadi Lebih Memilih Jalan Tol Caringin Cianjur Lantaran Realistis

- Rabu, 22 Juni 2022 | 16:11 WIB
Lantaran relatif lebih realistis, Mulyadi menyetujui pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur daripada Jalan Puncak II. (Reza Zurifwan)
Lantaran relatif lebih realistis, Mulyadi menyetujui pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur daripada Jalan Puncak II. (Reza Zurifwan)

INILAHKORAN, Bogor - Sempat ngotot mengusulkan pembangunan Jalan Puncak II, anggota DPR Mulyadi kini bersikap realistis. Dia cenderung pro pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur.

Daripada Jalan Puncak II, Mulyadi menyetujui rencana pemerintah pusat yang lebih memilih membangun ruas jalan Tol Caringin Cianjur. Dia optimistis ruas jalan sepanjang 18 Km yang memiliki exit pintu tol di Megamendung dan Cisarua itu dapat mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak.

"Saya mengikuti dinamika pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur. Yang terpenting saya sudah upayakan jalan keluar karena selera rezim jalan tol. Sementara Jalan Puncak II itu pihak istana tidak setuju karena ada indikasi pesanan beberapa pengusaha, lalu coba jalan apalagi?" ujar Mulyadi, Rabu 22 Juni 2022.

Baca Juga: Ridwan Kamil Menanti Aksi Nyata FKDM Jabar Wujudkan Kondusivitas Daerah

Dewan Penasehat Partai Gerindra itu pun mengaku juga sudah mengupayakan pelebaran Jalan Raya Puncak untuk mengatasi permasalahan yang sama. Namun upaya itu juga bisa dikatakan gagal terealisasi.

"Pelebaran Jalan Raya Puncak gagal, pelebaran jalur alternatif utara dan selatan juga sulit karena sudah dipadati pemukiman, pemilik vila atau bangunan lainnya juga tidak butuh duit hingga mereka tidak mau juga lahannya dibebaskan untuk pembangunan pelebaran jalan," tutur Mulyadi.

Rencana Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membuat feasibility study (FS) pembangunan jalan Tol Caringin Cianjur pada 2023, lalu dilanjutkan pemvuatan detail engineering design (DED) pada tahun selanjutnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik, Satgas COVID-19 Keluarkan Aturan Baru pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar

"Tahun 2023 Kementerian PUPR akan membuat FS, kajian analisa dampak lingkungan (Amdal) dan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT). Setelah itu, Tahun 2024, PUPR akan melakukan pengadaan tanah, pembuatan DED dan juga mencari investor yang mau membiayai proyek tersebut. Walaupun begitu bersama teman-teman di Komisi V dan Banggar DPR, kami akan mendesak mereka untuk melakukan percepatan," sambungnya.

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X