• Minggu, 26 Juni 2022

Tata Ruang di Puncak, Ini Harapan Akademisi IPB University kepada Menteri ATR/BPN Anyar

- Rabu, 22 Juni 2022 | 17:23 WIB
Kepada Menteri ATR/BPN anyar, akademisi IPB University mengharapkan adanya perbaikan terkait tata ruang di Puncak. (Reza Zurifwan)
Kepada Menteri ATR/BPN anyar, akademisi IPB University mengharapkan adanya perbaikan terkait tata ruang di Puncak. (Reza Zurifwan)

INILAHKORAN, Puncak - Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri ATR/BPN yang baru. Akademisi IPB University mengharapkan ada perbaikan untuk pengendalian tata ruang di Puncak.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University Ernan Rustiadi berharap Hadi Tjahjanto mampu memberikan warna perbaikan signifikan untuk pengendalian tata ruang di Puncak, Kabupaten Bogor.

"Kami berharap menteri baru yang berlatar belakang militer bisa mengendalikan tata ruang di Puncak yang merupakan wilayah hulu Sungai Ciliwung," kata Ernan di IPB University, Rabu 22 Juni 2022.

Baca Juga: Tunnel 2 di Jatiluhur Mulus Ditembus, Proyek 13 Terowongan KCJB Rampung Tersambung

Dia menuturkan, sebelumnya terkait pengendalian tata ruang di Puncak itu Kementerian ATR/BPN sudah banyak melakukan perencanaan dan berkoordinasi dengan kementerian lain, Pemprov Jabar, Pemkab Bogor, dan Pemprov DKI Jakarta. Kini, dengan dilantiknya menteri dan wakil menteri ATR/BPN yang baru diharapkan bisa menjadi momentum perbaikan.

"Dulu waktu zaman Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil perencanaannya sudah baik, kini tinggal pelaksanaan pengendalian tata ruang di Puncak yang konsisten, seperti penertiban vila liar, pengembalian alih fungsi lahan hijau, lahan pengairan, dan lainnya," ujar Ernan.

Dosen IPB University itu menambahkan, pengendalian tata ruang di Puncak sebenarnya juga dalam ranah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta Satpol PP Kabupaten Bogor. Untuk itu, dia meminta Pemkab Bogor turut terlibat dalam pengendalian tata ruang di Puncak.

Baca Juga: Renovasi Interior Ruang Kerja Bupati dan Wabup Bandung Rp2 Miliar, Begini Reaksi Warga

"Kewenangan pengendalian tata ruang tidak hanya tugas pemerintah pusat walaupun Kawasan Puncak diatur oleh keputusan presiden (Kepres), karena di beberapa titik non Perhutani, perkebunan itu masih dalam kewenangan Pemkab Bogor maupun Pemprov Jawa Barat," tambahnya.

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X