Soal Aturan Minimarket di Bogor, Bima Arya dan Dedie A Rachim Beda Pandangan

Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim rupanya beda pandangan soal perizinan minimarket.

Soal Aturan Minimarket di Bogor, Bima Arya dan Dedie A Rachim Beda Pandangan
Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim rupanya beda pandangan soal izin dan moratorium minmarket.

INILAHKORAN, Bogor- Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim rupanya beda pandangan soal moratorium dan perizinan minimarket di wilayah tersebut.

Bima Arya menilai penutupan minimarket yang nekat berdiri dan beroperasi berdekatan atau kurang dari 500 meter satu sama lain sebagai langkah tepat.

Sementara itu Dedie jumlah minimarket dan swalayan Kota Bogor masih relatif terkendali dan keberadaannya lebih banyak efek positif dibandingkan negatifnya.

Baca Juga: Sapi Perah Jadi Prioritas Utama DKPP Kota Bandung Suntikan Vaksin PMK

Diketahui satu bulan lalu, Bima Arya setuju dengan usul DPRD agar dirinya bertindak menyusul beroperasinya 222 minimarket dengan jarak berdekatan tanpa izin.

Dari awal pihaknya akan menindak tegas, apabila bertentangan dengan aturan dan bertentangan dengan RTRW, tentunya tidak akan diizinkan.

Bima Arya mengatakan, dirinya masih mengumpulkan data-data minimarket yang melanggar ketentuan tersebut.

"Paling tidak itu saja yan harus kami cek. Sudah masuk datanya, ada cukup banyak minimarket yang melanggar aturan, nanti kami akan umumkan. Kira-kira begitu. Kami akan tindak tegas," ungkap Bima Arya kepada INILAHKORAN akhir pekan lalu.

Baca Juga: Jennifer Lawrence dan Cooke Maroney Berburu Rumah di Los Angeles, Gaya Santai Mereka Jadi Sorotan!

Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim memaparkan, terkait jarak antar mnimarket sebetulnya tidak ada apa-apa.

"Semua okeh-okeh saja, rasio toko swalayan di Kota Bogor masih relatif terkendali. Cuman memang ada beberapa keluhan dari masyarakat, mungkin dari warga yang jaraknya terlalu dekat. Tetapi didalam aturan tidak diatur secara terperinci. Yang diatur itu jarak dengan pasar rakyat," ungkap Dedie kepada INILAH.

Dedie menjelaskan, yang diatur itu jarak dengan pasar rakyat, sejauh ini setelah Pemkot Bogor melakukan evaluasi minimarket dan toko swalayan ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan juga mendukung ekonomi yang cukup baik dan mempermudah akses warga untuk keperluan barang sehari-hari.

Baca Juga: Longsor di CIkalongwetan KBB, Akses Jalan Warga Terputus

"Jadi kemarin sempat ada keluhan, setelah kami menemukan hasil evaluasi dan cek dilapangan ternyata yah tidak seperti yang kami duga. Jadi artinya lebih banyak manfaat daripada mudorotnya," jelasnya.

"Kalau untuk perizinan, sejauh ini tentu menjadi kewajiban, tetapi memang waktu kemarin itukan pada saat transisi dari IMB ke PBG sehingga belum ada kejelasan mengenai retribusi,tapi sejauh ini kami tidak mempersoalkan. Toh sudah keluar aturan-aturan pelengkapnya mungkin retribusi akan diatur setelah seluruh kajian selesai," terang Dedie.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKB, Jatirin mengatakan, dirinya mendukung langkah moratorium minimarket untuk segera dilakukan. Karena melihat perkembangannya, bahkan tidak ada izinpun minimarket sudah berdiri.

Baca Juga: Spoiler Ikatan 27 Juni 2022: Nino Geram, Elsa Makin Benci Andin hingga Ingin Balas Dendam

"Aturannya di Kota Bogor ini masih rancu terkait dengan minimarket sekarang, sedangkan Pemkot Bogor belum bisa mengeluarkan izin terkait pasar modern. Tapi faktanya berkembang terus, bahkan belum ada izin berdiri minimarket," tuturnya kepada INILAH pada Senin (27/6/2022).

Jatirin menerangkan, dirinya ingin Kota Bogor merujuk aturan di Kota Mataram, Lombok, menurutnya aturan yang dimiliki mereka cukup bagus. Disana pengusaha minimarket menyetujui moratorium dengan pemerintah setempat

"Mereka bertanggung jawab dengan jumlah yang disepakati, ketika kesepakatan dilanggar semua ditutup. Itu baru cakep. Jadi harus melihat dari beberapa sisi, kalau Corporate Social Responsibility (CSR) okeh bagus dijalankan, tapi sisi pergerakan ekonomi kelas bawah akan terganggu. Masyarakat warung kecil akan tergilas disana. Jadi harus di pikirkan zonasi, ya moratorium tadi ditegaskan. Semua sisi harus dipikirkan," pungkasnya.***(Rizki Mauludi)


Editor : inilahkoran