Pansus DPRD Kota Bogor Terima Masukan Soal Raperda Sistem Pertanian Organik

Panitia Khusus (Pansus) Raperda Sistem Pertanian Organik menampung masukan dari petani dan elemen masyarakat Kota Bogor di Ruang Paripurna D

Pansus DPRD Kota Bogor Terima Masukan Soal Raperda Sistem Pertanian Organik
Panitia Khusus (Pansus) Raperda Sistem Pertanian Organik menampung masukan dari petani dan elemen masyarakat Kota Bogor di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor pada Senin (27/6/2022) siang.
 
INILAHKORAN, Bogor - Panitia Khusus (Pansus) Raperda Sistem Pertanian Organik menampung masukan dari petani dan elemen masyarakat Kota Bogor di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor pada Senin (27/6/2022) siang.
 
Diketahui Raperda Sistem Pertanian Organik ini bertujuan agar pertanian masa depan yang lebih berorientasi pada kesehatan, kelestarian lingkungan, dan tentunya menaikkan nilai pertanian itu sendiri sehingga petani bisa sejahtera.
 
Ketua Pansus Raperda Sistem Pertanian Organik DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengatakan, pertanian organik ini sebenarnya pertanian masa depan yang lebih berorientasi pada kesehatan, kelestarian lingkungan, dan tentunya DPRD ingin menaikkan nilai pertanian itu sendiri sehingga petani bisa sejahtera. Kalau dilihat Kota Bogor sendiri lahan pertanian semakin tergerus, harapannya dalam setiap kendala pasti ada peluang. 
 
 
"Kami melihat mungkin yang bisa dikembangkan bisa jadi banyak ke holtikultura atau budidaya sayur sayuran dan buah-buahan, kalau memang tanaman pangan agak sulit. Seperti tadi ada peserta bisa dengan urban farming mengembangkan produk pertanian organik bisa disuplai ke masyarakat. Kami inginnya dari Raperda ini, petani yang terlibat ada semacam rangsangan buat petani untuk beralih kepada pertanian organik, mungkin ada diberikan intensif, seperti tadi salah satu komponen biaya mahal dalam pertanian organik itu sertifikasi," ungkap Adit.
 
Adit melanjutkan, semoga DPRD bisa mengalokasikan untuk petani yang ingin bergerak dalam pertanian organik, diberikan anggaran untuk biaya sertifikasi. Tentunya, kalau dirinya pribadi berpendapat Bogor ini sektor pariwisata kuliner tinggi penyumbang PAD ketiga setelah PBB dan BPHTB, ini bisa jadi nanti didorong produk organik dimasukan ke minimarket, swalayan, restoran dan hotel.
 
"Misalnya 10 persen dari produk yang dijual harus ada organiknya. Ini bisa jadi, saat ini masih pembahasan. Sekarang masih menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, petani, kelompok tani, asosiasi pertanian organik di Kota Bogor. Kemudian IPB, petani milenial dan DKPP. Memang sebelumnya ada perda sudah bergerak dalam membangkitkan pertanian organik, seperti sejak tahun 2013 pengembangan padi organik di Mulyaharja walaupun luasan baru 5 hektar," tuturnya.
 
 
"Selanjutnya pembahasan dengan DKPP, Bagian Hukum dan HAM Setdakot Bogor. Target selesai Raperda ini akhir tahun, bagi saya sangat penting masukan-masukan seperti ini sehingga perda yang kami hasilkan berkualitas dan menjawab permasalahan dimasyarakat," pungkasnya.
 
Sementara itu, Anggota Pansus DPRD Kota Bogor, Ade Askia memaparkan, regulasi selama ini fokus untuk mempertahankan lahan, tetapi saat ini ketertarikan lebih ke pertanian organik. Dampak efek positif pertanian organik yang utama adalah tidak tercemarinya tanah. Ini mungkin perda pertama di Indonesia yang mengatur pertanian organik, mudah-mudahanan dengan ini bisa menimalisir penggunaan pupuk kimia dan masyarakat bisa memanfaatkan lahan ke arah urban farming.
 
"Tadi ada aspirasi soal sertifikasi dan solusi untuk biaya. Memang penghasilan organik lebih lambat, untuk sertifikasi sekitar Rp5 juta pertahun. Karena produk organik harus ada SNInya. Kami akan bicarakan dengan dinas terkait untuk sertifikasi," jelasnya.
 
"Selanjutnya akan dibahas, Karena banyak masukan dari petani dan pelaku pertanian organik. Kami akan datang ke lokasi ke Mulyaharja. Lalu, ada juga fakta dilapangan ini sayuran organik, masyarakat tertarik. Saya pribadi ragu, apakah benar-benar organik atau tidak. Harus ada pemahaman kepada masyarakat perbedaan sayuran yang organik dan non organik. Ya, yang diharapkan dari Raperda ini, sayuran sehat bisa dinikmati masyarakat Kota Bogor," pungkasnya. (Rizki Mauludi)***
 


Editor : inilahkoran