SHM Hasil Redistribusi Tanah di Jasinga Terancam Dibatalkan, Ini Komentar Menteri ATR/BPN

Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto berkomentar tentang permasalahan redistribusi tanah atau lahan eks hak guna usaha (HGU)

SHM Hasil Redistribusi Tanah di Jasinga Terancam Dibatalkan, Ini Komentar Menteri ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto berkomentar tentang permasalahan redistribusi tanah atau lahan eks hak guna usaha (HGU) PT. Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles di Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga Kabupaten Bogor.
 
 
 
INILAHKORAN, Jasinga-Menteri ATR/BPN  Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto berkomentar tentang permasalahan redistribusi tanah atau lahan eks hak guna usaha (HGU) PT. Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles di Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga Kabupaten Bogor.
 
Lahan yang diserahkan kepada 178 orang petani penggarap tersebut terancam dibatalkan sertifikat hak miliknya (SHM) oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, dikarenakan lahan seluas kurang lebih 540 hektare tersebut tersangkut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
 
Melalui rilisnya, Menteri ATR/BPN  Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menuturkan terkait objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, objek tersebut telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah sejumlah 300 bidang dan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
"Namun demikian, dengan adanya permasalahan yang berkembang, akan dilakukan pendalaman untuk mencari penyebabnya. Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan pihak Kepolisian," tutur Menteri ATR/BPN 
Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Senin, (27/06/2022).
 
Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjelaskan pada prinsipnya, sesuai niat baik di awal yang melandasi program Reforma Agraria atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), mantan Panglima TNI ini menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan. 
 
"Solusi atas masalah 178 orang petani penggarap atau 300 SHM itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo," jelasnya.
 
 
Diwawancara terpisah, pada Rabu, (22/06) kemarin. Badan Reserse Kriminal  (Bareskrim) Mabes Polri akan segera menetapkan empat orang tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) ? Salah satunya petugas di bagian pengukuran Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.
 
Sebelumnya, Baresnkrim Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan atas terbitnya ratusan SHM diatas lahan sitaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan karena PT. Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles tersangkut kasus BLBI.
 
Parahnya lagi, ratusan SHM itu dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada 178 orang petani penggarap, melalui program redistribusi tanah atau TORA. 
 
 
"Bareskrim sudah proses pidana (melakukan penyelidikan dan penyidikan, dimana sudah dilakukan pemanggilan terhadap para saksi), bakal ada tersangka dari Bagian Pengkuran Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, kalau ga salah lebih dari 3 orang," ujar Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal (Pol) Agus Andrianto kepada wartawan, Rabu, (22/06/2022).
 
Komisaris Jenderal (Pol) Agus Andrianto yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Utara itu menuturkan, bahwa dengan status sita Tim DJKN, maka lahan atau tanah tersebut tidak sah proses redistribusinya.
 
"Selain bakal ada tersangka, 178 SHM yang sudah diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor akan dibatalkan SHMnya," tutur Komisaris Jenderal (Pol) Agus Andrianto.
 
 
Sementara itu, Ketua Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban menegaskan bakal ada banyak lagi lahan di Kabupaten Bogor yang akan disita karena tersangkut kasus BLBI.
 
"Akan ada banyak, lahan yang bakal disita oleh Satgas BLBI di daerah sekitar Bogor," tegas  Rionald Silaban. (Reza Zurifwan)***
 
 


Editor : inilahkoran