Petani Penerima Redistribusi Lahan Jokowi Dipaksa Jual Sawahnya, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Puluhan petani eks penggarap lahan sebagai penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Petani Penerima Redistribusi Lahan Jokowi Dipaksa Jual Sawahnya, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Bogor
Para penerima redistribusi lahan mendatangi gedung wakil rakyat untuk mengadukan dugaan penjualan paksa yang dilakukan aparat pemerintahan desanya. Keluh kesah para petani tersebut ditampung Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto,Selasa 28 Juni 2022.

 

 

INILAHKORAN, Caringin - Puluhan petani eks penggarap lahan sebagai penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Kedatangan para penerima redistribusi lahan ke gedung wakil rakyat tersebut untuk mengadukan dugaan penjualan paksa yang dilakukan aparat pemerintahan desanya. Keluh kesah para petani tersebut ditampung Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

Kepada wartawan, Rudy Susmanto mengatakan penerima redistribusi lahan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu baik. Sebab, petani di Desa Pancawati dan Desa Cimande, Caringin yang awalnya tidak memiliki sawah atau kebun kini telah memiliki lahan.

Baca Juga: Penerima SHM Redistribusi Lahan Eks HGU di Jasinga Bogor Resah

Namun, sayangnya ketika tanah eks HGU PT Rejo Sari Bumi tersebut jadi milik petani berupa sertifikat hak milik (SHM), sertifikat tersebut tidak sampai di tangan petani tetapi aparatur desa. Rudy menyebutkan, fii kemudian hari para petani dipaksa menjual sawah atau kebunnya.

"Puluhan petani mengadukan dugaan penjualan paksa sawah atau kebunnya dengan nilai layaknya over alih garap, padahal mereka sebenarnya memiliki SHM, hasil program Presiden Jokowi," kata Rudy Susmanto, Selasa 28 Juni 2022.

Rudy Susmanto menerangkan, sejak SHM tersebut diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor para petani tidak pernah menerima SHM sawah maupun kebunnya.

Baca Juga: SHM Hasil Redistribusi Tanah di Jasinga Terancam Dibatalkan, Ini Komentar Menteri ATR/BPN

"Ada modus SHM para petani ditahan oleh aparatur desa, lalu diperjual belikan ke pihak-pihak tertentu yang jelas sesuai aturan melanggar, karena SHM hasil redistribusi tanah tidak bisa diperjual belikan selama 10 tahun. Saya akan ambil langkah lebih lanjut permasalahan ini ke Kantor ATR/BPN, Polres dan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Bogor," terang Rudy Susmanto.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, ada ancaman saat aparatur desa memberikan uang kerahiman (layaknya over alih garap), kalau uang tidak diterima, maka sawah dan kebun mereka juga akan diambil.

"Ada ancaman dalam proses pemberian uang kerahiman dimana nilainya Rp5.000 per meter, walaupun mereka tidak mengambil uang kerahiman tersebut, tanah mereka pun tetap diambil oleh aparatur desa," tuturnya.

Baca Juga: 178 SHM Program Redistribusi Tanah Jokowi Dibatalkan, Siapa yang Bakal Jadi Tersangka?

Pernyataan Rudy Susmanto diamini para petani. Salah satunya Bahru warga RW 13 Desa Pancawati. Ia mengaku pada 2017 lalu, salah seorang aparatur desa didampingi preman mendatangi rumahnya di malam hari.

"Waktu itu saya belum tau karena lahan sawah maupun kebunnya sudah berSHM, tiba-tiba di suatu malam, aparatur desa didampingi preman memaksa mengover alih garap dengan biaya Rp5.000 per meter. Saya sempat menolak karena bertani adalah satu-satunya mata pencaharian, hingga ketika sawah dan kebun tidak ada lagi, saya pun tidak bisa mencari nafkah," Papar Bahru. (Reza Zurifwan)


Editor : inilahkoran