Banyak Objek Wisata di Pancawati Tak Berizin, Dugaan Lahannya Hasil Redistribusi Tanah Presiden Jokowi

banyak objek wisata bermunculan di kaki gunung Pangrango Kabupaten Bogor dan tidak mengantongi izin hingga kini

Banyak Objek Wisata di Pancawati Tak Berizin, Dugaan Lahannya Hasil Redistribusi Tanah Presiden Jokowi
Banyak objek wisata di kaki Gunung Pangrango dan diduga tidak mengantongi izin.

INILAHKORAN, Bogor - Dugaan penjualan paksa tanah milik petani di Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor menyuburkan tumbuhnya kafe, hotel maupun resort di kaki Gunung Gede Pangrango tersebut.

Namun, sayangnya usaha di bidang pariwisata tersebut banyak yang tak memiliki izin. Hal itu karena, para pengusaha membangun kafe, hotel dan resortnya diatas lahan redistribusi tanah hak guna usaha (HGU) PT. Rejo Sari Bumi, yang secara aturan  baru boleh berganti kepemilikan 10 tahun pasca redistribusi atau pada Tahun 2026 mendatang.

Para petani tersebut harusnya menerima sertifikat hak milik (SHM) tanah garapannya pada 30 Mei 2016, langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun hingga saat ini atau 6 tahun kemudian, para petani, jangankan menguasai SHM, melihat sertifikatnya saja belum, karena SHM tersebut dikuasai aparatur desa.

Baca Juga: Ketua DPRD Ajak Eksekutif Rumuskan Pembangunan Kabupaten Bogor Sampai 2025

"Banyak kafe, hotel maupun resort tak memiliki izin usaha dari Pemkab Bogor. Bagaimana mengantongi izin, kalau alas hak tanahnya saja belum bisa berganti nama karena lahannya merupakan hasil redustribusi tanah eks HGU PT. Rejo Sari Bumi,"  kata Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Bogor Raya Puguh Kuswanto.

Puguh Kuswanto yang juga sebagai kuasa hukum 50 petani penggarap, mengaku bahwa menurut penulusurannya, bahwa kafe, hotel dan resort tersebut memegang atau menguasai beberapa SHM diatas lahannya.

"Redistribusi tanah itu kan harus dibawah 1 hektare, oleh karena itu pengusaha kafe, hotel dan resort yang luas lahannya diatas 1 hektare, pasti menguasai beberapa SHM milik petani," sambung Puguh Kuswanto.

Baca Juga: Penyebaran Wabah PMK, Ubah Prosedur Pengecekan Kesehatan Hewan Qurban di Kabupaten Bogor

Pengawas UPT Pengawasan Bangunan II Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Dedih Kosasih mengakui banyak bangunan cafe, hotel dan resort di Desa Pancawati, Caringin yang belum berizin.

Jajarannya, pun melakukan pengawasan karena banyak pengusaha yang mengurus izinnya, sambil melakukan pembangunan fisik kafe, hotel maupun resort.

"Ada beberapa cafe, hotel dan resort yang kategori baru yang belum memiliki izin. Kami sudah melakukan pengawasan  dan peneguran terkait pembangunannya, kalau alas hak tanahnya kami belum paham," ucap Dedih Kosasih.

Baca Juga: Catat Jadwal SIM Keliling Bogor Rabu 29 Juni 2022

Ia menjelaskan bahwa jajarannya, masih melakukan pendataan terkait jumlah bangunan cafe, hotel dan resort di Desa Pancawati, baik yang lama dan baru. Terkait, penindakan bangunan tak berizin, jajarannya akan berkordinasi lebih lanjut dengan Satpol PP Kabupaten Bogor. (Reza Zurifwan)

 


Editor : inilahkoran