Soal Kasus Pinjam Nama Petani demi Muluskan Retribusi Tanah Jokowi, Pengamat: Melanggar Hukum!

Pemerintah Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor dianggap pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi bersikap manipulatif.

Soal Kasus Pinjam Nama Petani demi Muluskan Retribusi Tanah Jokowi, Pengamat: Melanggar Hukum!
Pemerintah Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor dianggap pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi bersikap manipulatif.
INILAHKORAN, Caringin- Pemerintah  Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor dianggap pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi bersikap manipulatif dalam dugaan jual paksa antara petani kepada Aceng Burhan, pihak yang mengaku pemegang hak garap eks hak guna usaha (HGU) PT. Rejo Sari Bumi.
 
Yusfitriadi menuturkan tidak ada aturan perjanjian pinjam nama dalam redistrubusi tanah eks HGU, apalagi banyak pelanggaran pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
 
"Tak ada istilah atau diperbolehkan pinjam nama dalam redistribusi tanah eks HGU, itu tindakan manipulatif agar syarat-syarat redistribusi tanah eks HGU memenuhi PP nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah," tutur Yusfitriadi kepada wartawan, Minggu 3 Juli 2022.
 
 
Yusfitriadi menduga tanah eks HGU PT. Rejo Sari Bumi adalah tanah milik negara bebas, maka apabila ada tindakan manipulatif untuk meraihnya maka pelanggarnya bisa dikenakan ancaman pidana.
 
"Pelaku yang manipulatif dan 'merampas' tanah negara bisa dikenakan pasal berlapis kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), saya yakin ini melibatkan banyak pihak yang siap membantu atau melindungi para pelaku," 
 
Ayah dua orang anak itu berharap aparat hukum tidak bersifat pasif, tetapi aktif. Ketika sudah ada di media atau terbuka di publik, maka kasus diatas bisa menjadi temuan.
 
"Ini bukan delik aduan, tetapi temuan. Karena informasi jual paksa tanah petani atau telah terjadi pelanggaran hukum, hingga aparat hukum bisa langsung menangganninya. Kasus ini bisa berkembang, tergantung hasil bukti-bukti yang terkumpul," harapnya.
 
 
Sebelumnya, Pemerintah Desa Pancawati mengatakan bahwa tidak ada jual paksa antara petani kepada Aceng Burhan, di atas lahan seluas 14 hektare yang merupakan eks hak guna usaha (HGU) PT. Rejo Sari Bumi.
 
Yang sebenarnya terjadi, papar Ahmuh Staf Desa Pancawati disaksikan Kepala Desa (Kades) Pancawati Iqbal Jayadi, telah terjadi perjanjian pinjam nama petani penggarap, agar bisa memenuhi syarat pendaftaran tanah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997.
 
"Jadi, yang aslinya  punya hak garap atas lahan seluas 14 hektare tersebut ialah Aceng Burhan, namun karena ia warga  Kecamatan Cisarua dan luas lahan melebihi satu hektare, maka terjadilah perjanjian pinjam nama," papar Ahmuh kepada wartawan di Kantor Desa Pancawati, Kamis lalu.
 
 
Ahmuh menuturkan, bahwa pinjam nama petani penggarap tersebut juga persetujuan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor saat itu Lumumba Tambunan.
 
"Saat terjadi perjanjian pinjam nama petani penggarap itu, sudah sepengetahuan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Lumumba Tambunan. Para petani pun mendapatkan uang kerahiman dari Aceng Burhan selaku pemilik lahan garapan dengan perjanjian jika sewaktu-waktu diambil mereka akan menyerahkannya secara sukarela," tutur Ahmuh.
 
Mengenai lahan eks HGU Rejo Sari Bumi yang sudah diperjual belikan ke investor atau masyarakat luar Desa Pancawati, ia mengaku sudah mendapatkan izin peralihan hak (IPH) dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.
 
 
"Memang benar, secara aturan lahan redustribusi tanah eks HGU PT. Rejo Sari Bumi tidak boleh diperjual belikan selama 10 tahun (sejak diserahkan, Senin 30 Mei 2016), namun ternyata notaris bisa mendapatkan surat IPH telah diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor," sambungnya.
 
Ahmuh menjelaskan di Desa Pancawati, telah terbit 94 buah SHM diatas lahan seluas 14 hektare, eks HGU PT. Rejo Sari Bumi.***(Reza Zurifwan)
 
 
 


Editor : inilahkoran