Digugat Warga Perum Sentul CIty, Ini Jawaban Menohok Iwan Setiawan Untuk Pengembang

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan tak gentar dan akan menghadapi gugatan Perum Sentul City bahkan gugatan akan dijadikan senjata olehnya

Digugat Warga Perum Sentul CIty, Ini Jawaban Menohok Iwan Setiawan Untuk Pengembang
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku akan menghadapi gugutan warga Perum Sentul CIty di PTUN Bandung.

INILAHKORAN, Babakan Madang - Digugat lagi oleh warga Perumahan Sentul City terkait dugaan tidak dilakukannya secara baik penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh PT. Sentul City Tbk, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan angkat bicara.

Iwan Setiawan mengaku siap menghadapi gugatan warga Perumahan Sentul City tersebut, melalui peradilan tata usaha negara (PTUN) Bandung, gugatan tersebut akan menjadi dasar pihaknya menagih PSU tersebut ke pihak pengembang.

"Kami siap menghadapi persidangan di PTUN Bandung, gugatan tersebut  akan menjadi dasar Pemkab Bogor menagih PSU ke pihak pengembang (PT Sentul City Tbk)," kata Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu,  6 Juli 2022.

Baca Juga: Warga Perumahan Sentul City Gugat Lagi Bupati Bogor

Politisi Partai Gerindra tersebut akan mengumpulkan data PSU yang sudah atau belum diserahkan ke pihaknya, seperti lahan yang dijadikan bangunan sekolah, tempat pemakaman umum (TPU) dan lainnya.

"Yang saya tau ada lahan PSU yang dijadikan sekolah, namun seperti jalan dan taman sepengetahuan saya belum diserahkan oleh pengembang," sambungnya.

Terkait belum adanya angkutan umum ke desa sekitar perumahan Sentul City, Iwan sapaan akrabnya mengakui memang belum ada trayek angkutan umum ke sana karena mempertimbangkan estetika.

Baca Juga: PT Sentul City Merasa Keberatan, Satgas BLBI Diduga Salah Pasang Plang Lahan Sitaan

"Kalau angkutan umum model angkot, kurang pantas kalau lewat perumahan tersebut. Kami berpikir, bahwa mode transportasi yang cocok ke desa sekitar adalah bus atau angkutan perintis. Pertimbangan lain kalau masalah jalan, ialah Pemkab Bogor harus menganggarkan biaya perawatan jalan di Kawasan Sentul City," tutur Iwan.

Sebelumnya, Bupati Bogor kembali digugat oleh warga Perumahan Sentul City ke PTUN Bandung,  gugatan tersebut diajukan melalui mekanisme perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrectmatige Overheidsdaad) dengan Nomor Register Perkara: 51/G/TF/2022/PTUN.Bdg., tertanggal 27 Mei 2022 tersebut,

Baca Juga: Mulyaharja Fashion Show Tingkatkan Gairah Produk Lokal, Batik Bogor 'Sambut' Tamu Negara

Gugatan warga Perumahan Sentul City ini merupakan gugatan kesekian kalinya kepada Pemkab Bogor untuk menuntut haknya sebagai warga.

Setelah sebelumnya berhasil menuntut hak atas airnya, kali ini warga mengajukan gugatan karena sikap diam atau tidak pro aktifnya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meminta, memverifikasi, mengelola, membina dan mengawasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Kawasan Perumahan Sentul City.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan PSU perumahan dan permukiman di daerah dan Perda Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2012 tentang PSU Perumahan dan Permukiman, Penyerahan PSU Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

Baca Juga: Begini Cara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Selesaikan Keluhan Pasokan Air di Wilayah Pemukiman

"Faktanya hingga saat gugatan diajukan, PSU di Kawasan tersebut masih dikuasai bahkan dicatat sebagai milik pengembang yakni PT Sentul City Tbk," ucap kuasa hukum penggugat Alghiffari Aqsa Amar.

Padahal, sambung Alghiffari Aqsa Amar. Pembangunan Kawasan Perumahan Sentul City tersebut telah berlangsung sejak 28 tahun lalu atau tepatnya di Tahun 1994.

"Selain tidak menikmati fungsi PSU di Kawasan Sentul City,  beberapa PSU yang dijanjikan pengembang tidak kunjung dibangun, warga juga masih ditagih pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) oleh PT Sentul City Tbk. Padahal terdapat Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan PT Sentul City Tbk tidak berhak untuk menarik BPPL dari warga di seluruh kawasan perumahan Sentul City karena merupakan perbuatan melawan hukum," sambung Alghiffari Aqsa Amar.

Baca Juga: Kota Bogor Masuk PPKM Level 2, Masyarakat Waspada dan Segera Booster

Di sisi lain, tidak dimintanya penyerahan PSU di Kawasan Perumahan Sentul City dari pengembang oleh Pemkab Bogor, mantan Direktur LBH Jakarta tersebut menuturkan sarat akan tindakan koruptif yang berdampak pada kerugian negara dan/atau pendapatan daerah Kabupaten Bogor.

"Padahal, jauh sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengingatkan Bupati Bogor terkait potensi korupsi karena tidak diserahkannya PSU yang harusnya dikelola negara," tuturnya.

Penyerahan PSU Perumahan Sentul City juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa di sekitar Kawasan Sentul City.

Baca Juga: Warga Perumahan Sentul City Gugat Lagi Bupati Bogor

Misalnya warga Desa Bojong Koneng yang tidak mendapatkan fasilitas transportasi umum karena Pemkab Bogor harus izin ke PT Sentul City Tbk apabila ingin membuka jalur transportasi yang melintas di Kawasan Perumahan Sentul City.

"Hal tersebut seharusnya tidak diperlukan jika jaringan jalan di Kawasan Sentul City telah diserahkan dan dikelola oleh Pemkab Bogor. Akibatnya warga desa kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat perekonomian maupun pusat pemerintahan," papar Alghiffari sapaan akrabnya. (Reza Zurifwan)

 


Editor : inilahkoran