Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung, Ade Yasin Segera Jalani Sidang Dakwaan

Bupato Bogor non aktif Ade Yasin segera disidangkan setelah jaksa KPK melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Tipikor Bandung

Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung, Ade Yasin Segera Jalani Sidang Dakwaan
Bupati Bogor non aktif Ade Yasin segera jalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung.

INILAHKORAN, Bandung - Ade Yasin, Bupati Bogor Nonaktif, yang juga merupakan tersangka kasus korupsi suap laporan keuangan demi meraih predikat WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat, segera disidangkan di Pengadilan Tipikor, Kota Bandung.

"Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara terdakwa Ade Yasin ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk diadili," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu  6 Juli 2022.

Hari ini juga, jaksa KPK telah melakukan pelimpahan berkas dakwaan untuk Ade Yasin. Usai dilimpahkan, pihaknya masih menunggu penetapan jadwal persidangan untuk Ade Yasin.

Baca Juga: Ade Yasin Segera Jalani Sidang

"Tim Jaksa masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan hari sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan," kata dia.

Seperti diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin terjaring OTT KPK bersama dengan 11 orang lainnya. Selang beberapa waktu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka di kasus suap laporan keuangan demi meraih predikat WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Mengejutkan, Ini Sebab KPK Periksa Rachmat Yasin di Lapas Sukamiskin Terkait Kasus Ade Yasin

Kemudian Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

Ade Yasin diduga menyuap pegawai BPK perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor hingga Rp 1,9 miliar. Hal itu dilakukan agar Kabupaten Bogor dapat kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. (Cesar Yudistira)


Editor : inilahkoran