Usep Supratman Minta Agar PT Lambok Ulina Masuk Black List, Ini Alasannya

Diduga ada keterkaitan dengan terdakwa kasus korupsi Rahmat Effendi Ketua Komisi I DPRD Bogor minta PT Lambok Ulina di black list

Usep Supratman Minta Agar PT Lambok Ulina Masuk Black List, Ini Alasannya
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman meminta agar PT Lambok Ulina di masukan dalam daftar hitam atau black list.

 

INILAHKORAN, Cibinong - Jika tahun lalu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman 'membela' PT Lambok Ulina dengan menilai badan pengadaan barang jasa (BPBJ) Setda Kabupaten Bogor sudah sesuai prosedur dalam melaksanakan lelang proyek peningkatan Jalan Raya Kandang Roda - Pakansari, kini politisi PPP tersebut meminta PT Lambok Ulina tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam atau black list.

Hal itu, karena PT Lambok Ulina  merupakan perusahaan yang diduga punya keterkaitan, dengan tersangka penyuap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, yaitu Lai Bui Min atau alias Anen.

PT Lambok Ulina juga diduga menjadi 'penyumbang' raihan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) yang diraih Pemkab Bogor dari badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Baca Juga: LPRI Apresiasi Polres Bogor Ungkap Kasus Mafia Tanah

Dalam temuan atau catatan yang ada di laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2021, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), terjadi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 17 paket pekerjaan jalan, irigasi sebesar Rp16,6 miliar serta denda belum dikenakan mencapai Rp3,7 miliar.

"Terkait kelebihan bayar dan lainnya, SKPD wajib hukumnya menagih ke penyedia jasa dan kalau tidak dilaksanakan pembayaran kerugian negaranya maka serahkan ke Inspektorat dan aparat hukum karena perbuatannya termasuk tindak pidana korupsi (Tipikor). Seperti PT Lambok Ulina, saya minta perusahaan tersebut di black list," kata Usep Supratman kepada wartawan, Kamis,  4 Agustus 2022.

Usep Supratman menenggarai bahwa dalam LHP BPK Perwakilan Jawa Barat, ada catatan pemenang lelang proyek pengadaan jasa, perusahaannya itu-itu saja.

Baca Juga: Dana Proyek Samisade 2022 Kabupaten Bogor Segera Dikucurkan Pertangahan Agustus

"Apalagi kalau temuan LHP BPK Perwakikan Jawa Barat, ada kong kalikong hingga pemenang lelangnya itu-itu saja, ada apa? dan jangan sampai ditemukan oleh aparat hukum dan lita juga harus membenahi apa yang menjadi catatan BPK," tegas Usep.

Diwawancarai terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menambahkan bahwa jajarannta sudah bersurat resmi ke eksekutif untuk meminta daftar pemenang lelang, pengadaan jasa dan konsultan pengawas.

"Kami sudah meminta daftar pemenang lelang, pengadaan jasa dan konsultan pengawas di Tahun 2021 lalu ke eksekutif. Ini akan menjadi perhatian khusus, karena di beberapa kondisi insfrastruktur, masih terjadi gangguan aktifitas masyarakat," tambah Rudy Susmanto.

Baca Juga: Cek Jadwal SIM Keliling Bogor Rabu 3 Agustus 2022

Legislator Partai Gerindra itu melanjutkan tak hanya kerugian negara, para wakil rakyat juga menyoroti mekanisme dari sisi administrasi dalam hal lelang pengadaan barang jasa.

"Kami akan fokus dalam mekanisme administrasi ketika lelang pengadaan barang jasa, hal itu akan dibahas agar tak menjadi masalah lagi di kemudian hari," lanjutnya. (Reza Zurifwan)

 


Editor : inilahkoran