Tegas!! Kejari Cibinong Siap Jemput Paksa Tersangka S Jika Kembali Mangkir

Kejari Cibinong siap menjemput paksa jika tersangka S kembali mangikir pada pemeriksaan kedua kasus dugaan korupsi BTT Kabupaten Bogor

Tegas!! Kejari Cibinong Siap Jemput Paksa Tersangka S Jika Kembali Mangkir
Kepala seksi pidana khusus Dodi Wiraatmaja siap menjumput paksa jika tersangka S kembali mengkir saat pemeriksaan kedua.

 

INILAHKORAN, Bogor - Kejari Kabupaten Bogor atau Cibinong meminta agar tersangka dugaan korupsi dana bantuan bencana alam atau BTT, S kooperatif. Jika tidak, pihaknya bakal melakukan jemput paksa terhadapnya.

Kejari Cibinong sendiri akan memanggil kembali tersangka S untuk diperiksa pada Kamis 18 Agustus 2022 dengan agenda pemerijksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam atau BTT Kabupaten Bogor angaran tahun 2017.

Kepala seksi pidana khusus Dodi Wiraatmaja meminta tersangka S bersikap kooperatif, atas pemanggilan kedua tersebut.

Baca Juga: Jampe Jokowi Apresiasi Penetapan Tersangka Korupsi Dana BTT Bencana Alam

"Di panggilan kedua pada Kamis, (18/08). Kami minta tersangka S bersikap kooperatif karena kalau tidak, otomatis bakal dijemput paksa," tegas Dodi Wiraatmaja kepada wartawan, Jumat 5 Agustus 2022.

Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak pekan lalu, maka, tambah Dodi Wiraatmaja. Apabila tersangka melakunan pengembalian kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar, maka proses hukumnya terus berlanjut.

"Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor belum mengembalikan kerugian negara, walaupun nanti ada pengembalian, maka dipersilahkan. Namun proses hukumnya terus berlanjut," tambahnya.

Baca Juga: Tersangka Korupsi BTT SS, Nasibnya Kian Terpuruk dan Dipecat dari Tenaga Kontrak

Sebelumnya diberitakan, dengan alasan sakit, tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) bantuan bencana alam atau belanja tidak terduga (BTT) Tahun 2017 yaitu S (53 tahun) mangkir dari panggilan aparatur adhyaksa.

Sementara itu, tersangka SH selaku staf di Bidang Kedaruratan dan Logistik badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), akan memenuhi panggilan pada esok hari.

"Di surat pemanggilan pertama tersangka S dan SH tidak hadir, kalau S beralasan sakit yang disertai dengan surat dokter. Tersangka lainnya yaitu SH akan memenuhi pamggilan pada esok hari," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Agustian Sunaryo kepada wartawan, Kamis, lalu.

Baca Juga: Anggaran Pemakaman Covid-19 Rp4 Miliar Bersumber dari BTT

Agustian Sumaryo menuturkan bahwa kedua tersangka bekerjasama dalam dugaan Tipikor, rekayasa atau memanipulasi data dimulai proses verifikasi korban bencana alam.

"Tersangka SH bertugas memanipulasi data korban bencana alam, contoh rumah para korban bencana alam dimasukkan kategori rusak berat, padahal rusak sedang atau ringan. Hingga selisih nilai bantuan dikantongi oleh para tersangka. Selain itu, ada juga korban bencana alam yang sama sekali tidak menerima uang BTT," tutur Agustian Sunaryo.

Ia menambahkan, bahwa para tersangka juga memanfaatkan surat keputusan (SK) Bupati Bogor saat itu, dalam menjalankan modus operandinya.

Baca Juga: Anggota MPR RI Ini Sosialisasi Empat Pilar di Pasar Kebon Kembang Bogor, Begini Tujuannya

"Selain modus operandi di atas, ada juga bantuan bencana alam atau pencairan BTT yang tidak langsung diserahkan langsung ke korban bencana alam, tetapi disatukan dan diserahkan ke pemerintah desa setempat. Tentunya, hal tersebut melanggar standar atau prosedur," tambahnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmadja menjelaskan akan menyerahkan audit pemberian bantuan bencana alam atau pencairan BTT di 11 kecamatan lainny, yang juga diduga dikorupsi oleh para tersangka kepada Inspektorat Kabupaten Bogor.

"Inspektorat Kabupaten Bogor kami minta untuk mengaudit keruguan dan menagih ganti rugi kerugian negara, akibat dugaan Tipikor yang dilakukan oleh para tersangka di 11 kecamatan lainnya, di tahun anggaran yang sama," jelasnya.

Baca Juga: Duh, Duit Hasil Dugaan Korupsi BTT Bantuan Bencana Kabupaten Bogor Dipakai Bangun Sarana Ibadah

Sebelumnya, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP723/M.2.18/F.d.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 telah menetapkan S atau SM selaku Kepala Bidang Kedaruratan Logistik pada Kantor BPBD Kabupaten Bogor tahun 2016-2019 dan SS atau SH selaku Pegawai Kontrak pada BPBD Kabupaten Bogor tahun 2011 s/d tahun 2018 ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu, berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan dan penghitungan kerugian leuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Bogor atas perkara tersebut dengan nilai atau besar Rp 1.743.450.000, dimana pemeriksanan dilakukan terhadap tiga Kecamatan penerima bantuan yaitu masyarakat Kecamatan Cisarua, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Jasinga.

Kedua tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. (Reza Zurifwan)


Editor : inilahkoran